Indonesia dan Timor Leste
Jejak Indonesia masih banyak di Timor Leste. Sebagaimana diketahui, selain bahasa Portugis dan Tetun, bahasa resmi yang digunakan di Timor Leste adalah bahasa Indonesia yang sebagai bahasa interaksi antarwarga.
Kunjungan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta ke Indonesia disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (19/7/2022). Kunjungan ini mengingatkan saya pada pemberitaan Kompas (31/8/2019) berjudul ”Sinetron Pun Berperan”, tentang penggunaan bahasa Indonesia di Timor Leste.
Setiap presiden terpilih di Timor Leste pasti akan memperkuat hubungan diplomatiknya ke beberapa negara, terutama negara-negara tetangga. Hal ini untuk mengukuhkan posisi Timor Leste di tataran global. Hubungan sejarah yang panjang, membuat Indonesia menjadi negara tujuan pertama yang dikunjungi.
Timor Leste pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Setelah referendum pada tahun 1999, konstitusi Republik Demokratik Timor Leste mulai berlaku pada 20 Mei 2002 dan PBB mengakui independensinya.
Namun, jejak Indonesia ternyata masih banyak di sana. Sebagaimana diketahui, selain bahasa Portugis dan Tetun, bahasa resmi yang digunakan di Timor Leste adalah bahasa Indonesia yang sering digunakan sebagai bahasa interaksi antarwarga. Fasih berbahasa Indonesia didapat melalui serial-serial sinetron asal Indonesia.
Indonesia dan Timor Leste memiliki ideologi, prinsip, kedaulatan, dan tata kelola negaranya masing-masing. Namun, bagi warga di Timor Leste, yang berkaitan tentang Indonesia dianggap bagian dari mereka. Begitu juga warga Indonesia, terutama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bagaimanapun, Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Apalagi secara geografis berada di pulau yang sama, Pulau Timor, tempat Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur berada.
Selain itu, Indonesia memberikan dukungan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan pendidikan kepada Timor Leste. Hal ini tentunya semakin mempererat hubungan kedua negara.
Saat ini, pemerintah kedua negara sedang mengkaji kesepakatan kerja sama untuk mempermudah akses ataupun konektivitas, baik di darat maupun di laut. Semoga, dengan demikian, masyarakat di kedua negara—terutama rakyat Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur—bisa bekerja sama dalam banyak bidang dan meningkat kesejahteraannya.
Hendri DalimuntheTembung Dusun XVI, Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Jejak dan Penentu
Cerpen-cerpen terbaik harian Kompas telah diumumkan. Terbaik, tentu sesuai penilaian harian Kompas atas dasar visi dan misinya.
Namun, cerita lama masih berulang. Banyak yang ribut-ribut soal cerpen terbaik Kompas. Ada yang bilang cerpen itu tak layak. Yang lain bilang bahwa standar Kompas terlalu rendah. Yang lainnya lagi bilang bahwa penobatan cerpen terbaik oleh industri media merusak sastra.
Duh, buat apa sih nyinyir soal cerpen Kompas?
Cerpen Anda—yang tak sekali pun terbit di Kompas—bisa saja lebih bagus dari cerpen Kompas. Kalau Anda mau mencari cerpen bagus dan enak dibaca, juga tidak harus mencarinya di Kompas.
Just focus on your path!
Dari dulu, menjadikan koran untuk melegitimasi karya bagus adalah kekeliruan. Cuma satu cerpen terbit dalam satu minggu! Bayangkan, berapa banyak karya bagus yang lahir dalam seminggu itu!
Kolom budaya di koran bagus buat menapakkan jejak kepengarangan, tetapi bukan satu-satunya. Dengan demikian, karya bagus lahir bukan cuma di sana, dan tak semua karya yang lahir di sana bagus.
Sekali lagi, demi Rendra dan Iwan Simatupang, just focus on your path!
Christian Rahmat HutahaeanJl Gendang, Titi Rantai, Kota Medan
Catatan Redaksi:
Terima kasih atas perhatian Anda pada dunia cerpen, khususnya cerpen Kompas. Dari awal penerbitan buku kumpulan cerpen Kompas, 1992, kami tidak pernah menyatakan cerpen Kompas sebagai barometer pencapaian sastra.
Dengan segala keterbatasan, pemuatan cerpen dan pemilihan cerpen terbaik Kompas lebih merupakan upaya kami untuk ikut menumbuhkembangkan budaya sastra di Tanah Air.
Beli BBM
Tampilan Aplikasi MyPertamina di gawai.
Saya pengguna aplikasi MyPertamina sejak aplikasi tersebut diterbitkan. MyPertamina mempermudah saya dalam pembayaran nontunai.
Semenjak harga minyak dunia naik, pemerintah dan Pertamina berupaya membatasi pembelian BBM bersubsidi (Biosolar dan Pertalite) agar APBN tidak jebol.
Lalu dicoba pendaftaran kendaraan di beberapa kota untuk mendapatkan kode batang dan seterusnya. Inilah cermin birokrasi, di mana setiap kebijakan berdampak pada biaya hingga proyek-proyek baru yang bersifat sementara.
Kenapa kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak dibuat sederhana, fleksibel, dan tegas?
Sederhana karena pemerintah cukup mengumumkan via spanduk di SPBU; kendaraan apa saja yang tidak boleh mengonsumsi Biosolar dan Pertalite. Berita yang sekarang beredar adalah pelarangan berlaku untuk kendaraan pribadi mewah berkapasitas mesin di atas 2.000 cc. Nah, itu dulu diterapkan di SPBU. Merek dan jenis kendaraan bisa berkoordinasi dengan Samsat atau Korlantas.
Jika kebijakan ini belum berdampak, pemerintah bisa meningkatkan kriteria pembatasan. Misal, kendaraan pribadi dengan kapasitas 1.800cc ke atas dilarang membeli BBM bersubsidi, dan seterusnya.
Kalau perlu, hanya sepeda motor (150 cc ke bawah) yang boleh beli BBM bersubsidi.
Jangan lupa, kendaraan LCGC yang mendapat banyak keringanan pajak itu dulu juga diwajibkan mengonsumsi BBM dengan RON 92 (Pertamax) yang stikernya tertempel pada kaca belakang kendaraan. Nah, tegakkan dahulu pelaksanaan aturannya.
Masyarakat Indonesia masih memandang gengsi bahwa orang yang dapat membeli mobil adalah orang kaya. Semua orang tentu ingin dipandang sebagai orang kaya. Jadi, BBM bersubsidi tidak tepat disalurkan untuk kendaraan pribadi roda empat, berapa pun kapasitas mesinnya.
Ini membuat kalangan menengah ke bawah fokus membeli kendaraan pribadi yang irit bahan bakar, rendah cc-nya, sehingga sesuai pendapatan dan kegunaan.
Di Indonesia masih banyak rakyat miskin yang lebih berhak atas subsidi, hanya suara mereka tidak pernah muncul di media sosial karena mereka tak punya gawai dan pulsa.
Djoko Madurianto SunartoJalan Pugeran Barat, Yogyakarta 55141
Pengganti Menpan
Turut berdukacita atas meninggalnya Bapak Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menpan RB. Tentu perlu Menpan RB baru agar birokrasi berjalan baik.
Saya mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama atau Sofian Effendi, mantan Kepala KASN, sebagai Menpan RB baru. Menurut saya, kedua putra bangsa itu bisa menjalankan upaya pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi. Keduanya visioner dan reformis, cocok untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani.
Semoga menjadi perhatian pemerintah.
AlamsyahJl Lebak Rejo Sekip, Sekip Jaya, Kemuning, Palembang
Kartu Rusak
Saya memiliki kartu e-toll kerja sama Indomart dan Mandiri. Selasa, 21 Juni 2022, kartu saya gunakan pergi pulang Semarang-Kajen Pekalongan. Kartu saya isi (top up) Rp 100.000 di rest area.
Rabu, 22 Juni 2022, saat saya mau menggunakan kartu itu, saya cek saldo melalui HP. Ternyata tidak terdeteksi. Saya sampai ke tiga gerai Indomart, tetap tidak terdeteksi.
Kamis, 23 Juni 2022, saya ke salah satu cabang Bank Mandiri di Semarang. Kondisi kartu utuh, tak ada kerusakan, tetapi saldo tidak terdeteksi.
Dijelaskan ada kemungkinan saldo di kartu tak bisa diambil. Saya diberi kertas komplain, KTP difoto dan kartu diambil petugas agar bisa diproses.
Jumat, 24 Juni, saya diberi tahu bahwa ada saldo Rp 87.000, akan ditransfer ke kartu anak saya. Namun, sampai saya menulis surat ini, belum ada transferan yang masuk,
Di mana perlindungan konsumen? Bagaimana jika kartu itu rusak sebelum gerbang tol? Dengan apa saya membayar?
Sri HandokoTugurejo-Semarang
”Cybercrime” dan ”E-government”
Saya ingin menceritakan pengalaman saya menggunakan aplikasi situs lapor daring pemerintah. Kejadian bermula 4 Juli 2022, yakni saat agen travel bernama Flip Ticket dengan akun aplikasi Flip Nomor 0827005409 wanprestasi.
Agen travel itu meminta saya mentransfer lagi sejumlah uang untuk menerbitkan e-ticket dan menolak mengembalikan uang saya.
Saya menghubungi pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaporkan wanprestasi agen travel tersebut.
Saya menghubungi BPKN via Whatsapp dengan harapan mendapat tanggapan lebih cepat. Respons dari akun WA pengaduan BPKN mengarahkan saya untuk melapor via situs web atau mengunduh aplikasi. Alasan saya menggunakan layanan daring tersebut karena saya sedang tidak berdomisili di Indonesia.
Akhirnya saya memutuskan melapor ke polisi, bukan BPKN, via pengaduan daring (dumaspresisi.polri.go.id dan patrolisiber.id) dan lapor.go.id.
Sayangnya, aplikasi lapor daring tidak berfungsi. NIK saya tidak terverifikasi di aplikasi Dumas dan e-mail verifikasi tidak pernah sampai untuk aplikasi Patroli Siber. Sementara lapor.go.id butuh verifikasi tiga hari sebelum diteruskan ke pihak terkait.
Penanganan cybercrime masih merupakan PR besar bagi penegak hukum di Indonesia. Meski demikian, aplikasi atau e-government dapat membantu mempermudah penanganan jika dikelola secara berkelanjutan.
Saya berterima kasih atas respons dan kerja sama dari tim PT Fliptech yang sangat baik sehingga kasus ini dapat ditangani dengan koordinasi ke pihak terkait.
Semoga penanganan cybercrime di Indonesia dan aplikasi lapor daring pemerintah semakin baik ke depan agar kasus seperti saya tidak terulang kembali. Terima kasih.
Dian ChristiantyDakar, Senegal