Parlemen Kekerabatan

Sejumlah parpol mengajukan nama bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 14 Februari 2024. Selain politisi dan pesohor, ada juga kerabat pimpinan parpol.

ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, bakal calon presiden PDI-P Ganjar Pranowo, serta Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo (dari kiri ke kanan) berfoto seusai pengumuman bakal capres partai itu di Istana Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, 21 April 2023.

Harian Kompas pada 16 Mei 2023 menulis berita dengan judul ”Karpet Merah untuk Kerabat”. Dilaporkan sejumlah kerabat pimpinan partai politik diajukan sebagai bakal caleg. Ada nama Pinka Hapsari (putri Ketua PDI-P Puan Maharani), ada Atalia Kamil (istri Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil). Ada Yane Ardian (istri Ketua DPP PAN Bima Arya). Ada Putri Zulkifli Hasan (putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), ada Titiek Prabowo (mantan istri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto). Ada pula nama Yusril Kemal Fadlulah (putra Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra).

Selain kerabat pimpinan parpol, sejumlah menteri dan pesohor juga mewarnai wajah bakal caleg Pemilu 2024. Tidak ada yang salah dengan rekrutmen politik model demikian. Menjadi hak setiap orang untuk menjadi caleg. Namun, publik berharap pula caleg menyuarakan kepentingan rakyat yang telah mengantarkan mereka ke parlemen.

Dari sejumlah jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei, DPR memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Para caleg harus menyadari bahwa jika terpilih, mereka adalah elected office, yang dipilih rakyat, yang dibayar dari pajak rakyat, untuk berbicara, dan terus berbicara. Pekerjaan Dewan adalah parle atau berbicara. Berbicara sebagai anggota DPR di DPR bukanlah sekadar berbicara di seminar. Berbicara di Dewan adalah the exertion of power, mengerjakan kekuasaan, mengolah kekuasaan untuk mencapai tujuan. Tidak bisa dimengerti jika anggota DPR tak pernah berbicara mengolah kekuasaan atau hanya tunduk pada ketua umum parpol.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Komisi II DPR dan wakil dari pemerintah menyepakati RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru Papua Barat Daya untuk dibawa ke rapat paripurna, di Kompleks Senayan, Jakarta, September 2022.

Baca juga: Karpet Merah untuk Kerabat di Pemilu 2024

Daniel Dhakidae menyebut, kuasa wicara (the power of speech) memperjuangkan kepentingan rakyat adalah esensi dari DPR. Karena itulah, menjadi anggota DPR haruslah mempunyai compassion terhadap apa yang dirasakan rakyat, memiliki sensibilitas politik, dan punya kemampuan teknis.

Rakyat yang kecewa dengan DPR tecermin dari sejumlah lembaga survei. Contoh mutakhir adalah kisruh jalan rusak di Lampung yang viral setelah seorang tiktoker melemparkannya ke publik. Pertanyaannya, mana suara anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung? Mana suara anggota DPRD Provinsi Lampung? Mana anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senator Lampung? Mengapa mereka diam saja?

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Petugas meneteskan tinta ke jari warga yang telah memberikan suara pada Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 di TPS 79 Jurangmangu Barat, Pondokaren, Tangerang Selatan, Banten, 9 Desember 2020.

Baca juga: Caleg Pesohor, dari Panggung Turun ke Kampung

Situasi itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Publik berharap anggota DPR pesohor bisa mengolah kekuasaan dengan kuasa wicara mereka untuk menyuarakan jeritan rakyat. Rakyat yang miskin karena banyaknya korupsi, menyuarakan kehancuran ekologi karena ketamakan elite yang tak memperhatikan keadilan lintas generasi, meneriakkan kesenjangan sosial yang kian menganga antara yang kaya dan yang miskin.

Semoga kerabat serta pesohor tidak mengecewakan. Saatnya mereka menyampaikan gagasan, bukan hanya mengandalkan popularitas.