Meneropong Gagasan Ekonomi Syariah Para Capres

Pertumbuhan ekonomi syariah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi syariah berpotensi terus berkembang.

SUPRIYANTO

Ilustrasi

Politik gagasan kini makin mengemuka dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Dinamika tersebut mulai terlihat dalam dialektika gagasan para calon presiden pada momentum Pemilu 2024 di berbagai ruang publik. Salah satunya, melalui adu visi dan misi tentang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 menyebutkan, ekonomi halal dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1 miliar dollar AS per tahun melalui ekspor serta peluang investasi. Indonesia juga merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 273 juta jiwa.

Bahkan, pada tahun 2030, ekonomi syariah diperkirakan dapat berkontribusi pada PDB nasional sebesar 10 miliar dollar AS atau 1,5 persen dari PDB nasional (PDB PPP/paritas daya beli di tahun 2030 Indonesia diperkirakan 10,1 triliun dollar AS berdasarkan proyeksi Standard Chartered Plc).

Untuk mencapai target ekonomi syariah 2030, dibutuhkan upaya optimal dalam bentuk dukungan pemerintah dan investasi swasta. Disrupsi ekonomi yang semakin berbasis digitalisasi (digitized) idealnya menjadi salah satu katalis positif dalam mempercepat penguatan kapasitas ekonomi syariah dalam rangka memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Gagasan para capres diharapkan turut memperkaya terobosan penguatan ekonomi syariah nasional.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Model membawakan busana rancangan desainer Iva Lativah dalam Modest Fashion Show dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Cetak biru ekonomi syariah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia pada 2024 adalah 8,3 persen dari PDB. Adapun pangsa pasar keuangan syariah Indonesia pada 2024 ditargetkan sebesar 20 persen dari total aset keuangan nasional. Sementara nilai ekspor produk halal Indonesia pada 2024 ditargetkan mencapai 50 miliar dollar AS.

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) syariah Indonesia pada 2024 diproyeksikan mencapai 10 juta unit usaha. Adapun target indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip syariah pada 2024 adalah 75,543. Namun, hingga tahun 2022, realisasi target RPJMN terkait penguatan ekonomi syariah belum optimal.

Dari laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2022 mencapai 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan mencapai targetnya pada 2024.

Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2022 mencapai 6,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah Indonesia pada akhir 2022 baru mencapai 13,5 persen dari total aset keuangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dan berpotensi mencapai targetnya sesuai RPJMN.

Sementara di sektor perdagangan, menurut data Kemendag, nilai ekspor produk halal Indonesia tahun 2022 mencapai 32,7 miliar dollar AS, naik 12,3 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia juga memiliki daya saing tinggi di pasar global dan berpotensi mencapai targetnya pada 2024.

Dari sisi skala usaha, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM syariah Indonesia pada tahun 2022 mencapai 8,2 juta unit usaha, naik 9,3 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun masih di bawah target RPJMN, hal ini menunjukkan bahwa UMKM syariah Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan berpotensi mencapai targetnya pada tahun 2024.

Terkait indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip syariah, Badan Pusat Statistik melaporkan, pada tahun 2022 tercatat 72,321, naik 2,1 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip syariah terus mengalami peningkatan.

Salah satu faktor penting dalam industri syariah adalah sektor keuangan. Berdasarkan data OJK, secara keseluruhan, pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 2.450,55 triliun atau sekitar 163,09 miliar dollar AS per Juni 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,37 persen dengan market share sebesar 10,94 persen terhadap total keuangan nasional.

Saat ini, Indonesia telah memiliki cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pendalaman pasar keuangan syariah bertujuan memaksimalkan pengembangan instrumen dan infrastruktur keuangan syariah. Termasuk, mengembangkan basis investor dan regulasi; mengembangkan manajemen likuiditas syariah; menjalin kerja sama, baik domestik maupun internasional, dalam pendalaman pasar keuangan syariah.

Pendalaman pasar keuangan syariah bertujuan memaksimalkan pengembangan instrumen dan infrastruktur keuangan syariah.

Baca juga: Teknologi Jadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Mengingat kontribusi konkret ekosistem ekonomi syariah inilah, para capres juga diharapkan memiliki keseriusan gagasan tentang pembangunan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penting ekonomi nasional.

Terobosan Capres

Menjelang Pemilu 2024, gagasan tentang ekonomi syariah muncul dari pasangan capres-cawapres. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan, akan memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mendorong terwujudnya rantai pasok ekonomi halal. Salah satu bentuk program pasangan ini adalah penerapan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) secara adil, transparan, dan efisien.

Pasangan ini juga menyatakan keinginan menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia serta memastikan terwujudnya keadilan keuangan dalam pengembangan perbankan syariah dengan menaikkan alokasi pendanaan untuk menggerakkan UMKM.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Pengunjung di Pameran Semarak Ekonomi Syariah Jambi (Serambi) 2023, di Kota Jambi, Senin (17/7/2023). Pertumbuhan ekonomi syariah terus didorong lewat penyelenggaraan Serambi yang menjadi agenda tahunan.

Setali tiga uang, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam visi dan misinya menjanjikan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal. Keduanya berkomitmen memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah. Termasuk di dalamnya, digitalisasi ataupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah.

Ganjar-Mahfud juga berkomitmen meningkatkan optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional. Selain itu, juga mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

Dalam visi dan misinya, tim ekonomi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan ekonomi syariah harus menjadi pilar penting ekonomi Indonesia menuju 2045. Pasangan Prabowo-Gibran juga memandang penting untuk mendorong para pelaku ekonomi syariah lebih inovatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta membawa masyarakat perkotaan untuk berinvestasi di desa.

Elaborasi dari gagasan pengembangan ekonomi syariah para capres kita harapkan dapat memperkuat pilar penting ekonomi syariah di Indonesia.

Elaborasi dari gagasan pengembangan ekonomi syariah para capres kita harapkan dapat memperkuat pilar penting ekonomi syariah di Indonesia. Pilar pertama, pemberdayaan ekonomi syariah yang diarahkan pada mata rantai ekonomi halal (halal supply chain) baik dalam skala kecil maupun skala besar, dengan sektor unggulan seperti pertanian, fashion, wisata ramah muslim, dan energi terbarukan.

Pilar kedua, pendalaman pasar keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berbasis syariah, serta keuangan sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Ketiga, penguatan riset, penilaian, dan edukasi. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum ekonomi keuangan syariah dan kewirausahaan, pengembangan kawasan industri halal, penciptaan wirausaha baru, serta pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) syariah.

*Abdul Munir Sara, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XI