Layanan Aduan dan Penghormatan Hak Masyarakat Lingkar Tambang

Penting bagi perusahaan pertambangan memiliki mekanisme layanan aduan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

SUPRIYANTO

Ilustrasi

Maraknya izin usaha pertambangan di Indonesia, sebagai salah satu sektor ekonomi yang vital, menyediakan sumber daya mineral yang penting bagi kemajuan industri dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Namun, kegiatan pertambangan juga dikenal memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan pertambangan untuk memiliki mekanisme layanan aduan (grievance mechanism) yang efektif sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Mekanisme ini tidak hanya membantu mengurangi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Salah satu dampak negatif yang sering kali terjadi dari kegiatan pertambangan adalah konflik dengan masyarakat setempat. Aktivitas pertambangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat lokal, baik melalui peningkatan polusi udara dan air, gangguan terhadap mata pencarian tradisional, atau bahkan merusak infrastruktur lokal.

Baca juga: Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat di Lingkar Tambang

Mekanisme layanan aduan yang kuat dapat memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi akibat kegiatan pertambangan. Ini memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Dengan demikian, mekanisme ini membantu mengurangi ketegangan antara perusahaan dan masyarakat setempat, serta mempromosikan hubungan yang lebih harmonis.

Selain dampak sosial, kegiatan pertambangan juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Misalnya, meskipun pertambangan sering kali menciptakan lapangan kerja baru, dapat juga menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pekerja pertambangan dan masyarakat lokal. Selain itu, ada juga risiko bahwa kegiatan pertambangan merusak sektor ekonomi lain, seperti pertanian atau pariwisata.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Puluhan massa dari Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii menggelar aksi damai menuntut penghentian aktivitas pertambangan di Wawonii, Konawe Kepulauan, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (11/9/2019).

Mekanisme layanan aduan memungkinkan masyarakat lokal untuk melaporkan dampak ekonomi negatif yang mereka alami akibat kegiatan pertambangan, seperti hilangnya mata pencarian atau kerusakan terhadap aset ekonomi mereka. Dengan memperhatikan aduan tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak ekonomi negatif dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, kegiatan pertambangan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Pencemaran air, tanah, dan udara adalah masalah umum yang sering terjadi di lokasi pertambangan. Mekanisme layanan aduan dapat menjadi alat penting bagi masyarakat untuk melaporkan pencemaran lingkungan yang mereka saksikan, seperti tumpahan limbah atau penggundulan hutan ilegal.

Dengan menerima aduan tersebut, perusahaan dapat segera melakukan investigasi dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem alami yang berharga.

Mekanisme layanan aduan memungkinkan masyarakat lokal untuk melaporkan dampak ekonomi negatif yang mereka alami akibat kegiatan pertambangan.

Selain manfaat langsung dalam mengurangi risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan, mekanisme layanan aduan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan memberikan saluran komunikasi terbuka antara perusahaan dan masyarakat, mekanisme ini membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.

Perusahaan yang terbuka terhadap aduan dari masyarakat juga cenderung lebih berkomitmen untuk meningkatkan praktik-praktik operasional mereka agar sesuai dengan standar keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Namun, untuk memastikan efektivitas mekanisme layanan aduan, perusahaan pertambangan perlu memastikan bahwa prosesnya transparan, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tentang cara melaporkan aduan harus tersedia secara luas, baik melalui media elektronik maupun cetak atau pertemuan langsung dengan masyarakat setempat.

Selain itu, perusahaan juga harus mengembangkan prosedur untuk menanggapi aduan dengan cepat dan efisien serta memberikan umpan balik kepada pelapor tentang tindakan yang diambil sebagai respons atas aduan mereka.

Mengelola risiko

Dalam era di mana tuntutan atas keberlanjutan semakin meningkat, perusahaan pertambangan tidak lagi dapat mengabaikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan mereka. Mekanisme layanan aduan yang efektif adalah salah satu alat yang paling penting bagi perusahaan untuk mengelola risiko-risiko ini dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan memprioritaskan keterlibatan masyarakat, menghargai kekhawatiran mereka, dan mengambil tindakan yang sesuai, perusahaan pertambangan dapat memperkuat posisi mereka sebagai mitra yang bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan pertambangan. Sejarah panjang ketidakpercayaan dan konflik antara perusahaan dan masyarakat sering kali menjadi penghalang bagi penerimaan mekanisme layanan aduan.

Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui dialog terbuka, keterbukaan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi lokal. Membangun kepercayaan memerlukan waktu dan konsistensi, tetapi merupakan langkah yang krusial untuk keberhasilan jangka panjang mekanisme layanan aduan.

Baca juga: Bangka Belitung, Tiga Abad Terjebak Konflik Timah

Di sisi lain, implementasi mekanisme layanan aduan juga membawa peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Dengan menerima umpan balik langsung dari masyarakat, perusahaan dapat memperoleh wawasan berharga tentang dampak dari kegiatan mereka dan peluang untuk meningkatkan praktik-praktik operasional mereka.

Misalnya, aduan tentang pencemaran lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam teknologi bersih atau program pemantauan lingkungan yang lebih efektif. Dengan cara ini, mekanisme layanan aduan tidak hanya menjadi alat untuk mengelola risiko, tetapi juga sebagai sumber inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks regulasi yang semakin ketat terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan, mekanisme layanan aduan juga dapat menjadi kebutuhan hukum bagi perusahaan pertambangan. Banyak yurisdiksi sekarang mengharuskan perusahaan untuk memiliki prosedur formal untuk menerima, menanggapi, dan melaporkan aduan dari masyarakat.

Abdul Rahman Nur, Wakil Rektor IV Universitas Andi Djemma Palopo; Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA); Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN)

ARSIP UNANDA.AC.ID

Abdul Rahman Nur