Menjembatani Kesenjangan

Ilustrasi

”Maybe you are searching among the branches, for what only appears in the roots.” (Rumi)

Perjalanan transformasi digital di Indonesia dihadapkan pada tantangan kesenjangan geografis, ekonomi, dan sosial. Padahal, program digitalisasi di Indonesia bagian dari upaya menuju pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi juga menjadi prasyarat utama perekonomian yang berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).

Dalam ekosistem digital global, posisi Indonesia saat ini lebih banyak berperan sebagai konsumen ketimbang sebagai produsen yang aktif menghasilkan dan memanfaatkan produk digitalnya sendiri.

Sejatinya, sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan peranannya dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen penghasil inovasi dan teknologi.

Baca juga: Transformasi Masyarakat Digital

Kesenjangan digital

Tantangan mewujudkan transformasi digital adalah mengatasi kesenjangan digital (digital divide). Dari sisi penawaran, ketersediaan infrastruktur teknologi digital adalah kunci (Kumar et al, 2023).

Sementara dari sisi permintaan, negara berperan menutup kesenjangan digital melalui perbaikan mendasar, terutama dari sisi kesenjangan pendapatan.

Kedua arus besar ini berperan besar dalam menutup kesenjangan lainnya, seperti ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Termasuk di dalamnya, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses layanan pemerintah (OECD, 2001).

Peran transformasi digital untuk menopang pembangunan menjadi semakin kritis, terutama selama dan setelah pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa adopsi inovasi digital dan teknologi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis, literasi keuangan, strategi pemasaran dan efisiensi operasional di Indonesia (Affandi et al, 2023).

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan berbagai inisiatif lain, seperti pemanfaatan QRIS, BI Fast, dan kartu kredit, mencerminkan upaya regulator memanfaatkan teknologi digital untuk pertumbuhan sektoral dan efisiensi.

Implementasi e-Government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional serta penyelenggaraan Pusat Data Nasional (PDN) juga merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Kendati demikian, transformasi digital masih dapat terus didorong untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi digital global.

Fondasi digital

Dalam prosesnya, pembangunan fondasi digital (digital building blocks) yang dapat digunakan secara modular, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk memungkinkan terjadinya transformasi digital di masyarakat secara luas, menjadi sangat signifikan.

Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari India melalui implementasi India Stack (Alonso et al, 2023). Infrastruktur ini merupakan digital building blocks bersama yang didukung oleh standar atau spesifikasi terbuka yang interoperable.

Dalam istilah teknis, infrastruktur digital ini adalah jaringan, sistem, atau platform yang memungkinkan akses terprogram dan aman ke data melalui application programmatic interfaces (API).

Infrastruktur ini terdiri atas tiga lapisan. Pertama, identitas yang unik dan tunggal dari setiap entitas. Kedua, sistem pembayaran yang terintegrasi. Dan, ketiga, sistem pertukaran data yang memungkinkan akses online, paperless, cashless, serta menjaga privasi ke berbagai layanan publik dan swasta.

Penguatan kapasitas manusia krusial agar bonus demografi Indonesia dapat dimanfaatkan.

Infrastruktur ini meminimalkan upaya digitalisasi yang tumpang tindih antarinstitusi dan pembengkakan biaya. Selain itu, meningkatkan pula efisiensi perawatan infrastruktur digital dan memberikan dampak optimal.

Hal itu disebabkan pengembangan infrastruktur digital dilakukan secara seragam pada satu sistem digital. Dengan demikian, dapat mendorong inovasi, inklusi, dan kompetisi yang sehat pada skala nasional.

Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya peran negara dalam mendukung transformasi digital untuk memperkuat perekonomian inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai gambaran, India Stack berhasil meningkatkan efisiensi di sektor fiskal, pendidikan, kesehatan, dan sektor keuangan, serta mendukung pemberdayaan masyarakat.

India Stack merupakan inisiatif yang menggabungkan identitas tunggal individu digital (Aadhaar) dengan berbagai program, seperti eSign, identitas tunggal pajak (GSTN), sistem pendaftaran, dan identitas tunggal UMKM (Udyam).

Sistem ini juga terhubung dengan platform sistem pendidikan (DHIKSA) yang menyediakan berbagai kebutuhan murid, guru, dan administrasi sekolah secara gratis. Termasuk dalam hal ini penyediaan buku teks pelajaran yang menghubungkan kode QR ke konten digital yang relevan, kursus online, penilaian, kuis, dan chatbots. Secara keseluruhan, hal ini mendorong kualitas pendidikan masyarakat.

Sementara itu, platform sistem pembayaran (UPI), Aadhaar payment system and payment bridge, centralized billing payment system dihubungkan dengan penyimpanan dokumen digital (DigiLocker) dan account aggregator yang memungkinkan akses dengan persetujuan (consented) dan pembagian informasi keuangan digital di antara lembaga keuangan dengan cara yang aman dan andal. Hal ini mendukung pembiayaan yang inklusif.

Infrastruktur digital tersebut berhasil mengurangi kebocoran anggaran pemerintah, meningkatkan penyerapan pajak, mendorong pembelajaran inklusif, pembiayaan UMKM, serta mengefisienkan distribusi vaksin Covid-19.

Implementasi ini jadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi, serta memberikan perlindungan data kepada masyarakat. Tak ketinggalan, kontrol atas data pribadi.

Penguatan kapasitas manusia krusial agar bonus demografi Indonesia dapat dimanfaatkan.

Membangun inklusivitas

Inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan menjadi tiga pilar penting dalam transformasi digital Indonesia untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dan sosial. Tentu, pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mendukung Visi Indonesia Digital 2045.

Inisiatif digital building blocks dapat diadaptasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup jaringan broadband nasional, pusat data nasional yang terintegrasi dan andal, serta layanan komputasi awan (cloud) menjadi fondasi yang sangat penting.

Sama pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kapasitas digital, penguasaan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta budaya pembelajaran dan riset. Penguatan kapasitas manusia krusial agar bonus demografi Indonesia dapat dimanfaatkan.

Baca juga: Digitalisasi yang Tak Terelakkan

Pendekatan yang terintegrasi, melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam perencanaan dan implementasi strategi digitalisasi, serta adopsi strategi yang komprehensif dan partisipatif, akan memungkinkan Indonesia memanfaatkan transformasi digital sebagai sarana mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Yoga Affandi, Kepala Bank Indonesia Institute