Lonjakan Anggaran Pilkada 2020 Membebani Daerah

Untuk memastikan pilkada tetap berlangsung Desember 2020, diperlukan tambahan anggaran mencapai triliunan guna memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Pemda akan terbebani jika harus menanggung tambahan dana itu.

Kompas/Wawan H Prabowo

Staf Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan tambahan anggaran hingga triliunan rupiah agar pilkada tetap berlangsung Desember 2020 bakal menekan anggaran daerah. Situasi itu mempersulit kondisi daerah di tengah pendapatan yang menurun drastis akibat pandemi Covid-19, serta anggaran yang tersedot dalam penanganan Covid-19. Di sisi lain, ruang fiskal negara juga sedang tertekan dengan defisit APBN yang makin lebar.

Sebelumnya, agar pilkada tetap berlangsung Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengusulkan tambahan anggaran berkisar Rp 2,8 triliun-Rp 5,9 triliun, bergantung pada tingkat keketatan penerapan protokol Covid-19. Dana itu untuk pengadaan alat protokol kesehatan. Dalam rapat dengar pendapat penyelenggara pemilu bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (3/6/2020), disepakati penyesuaian kebutuhan tambahan barang atau anggaran dipenuhi lewat sumber APBN dengan memperhatikan APBD tiap daerah.

Baca juga : Pilkada di Tengah Pandemi Membuat Anggaran Jadi Membengkak

Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Najmul Akhyar, dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/6/2020), menyampaikan, keuangan daerah saat ini tertekan akibat pandemi. Anggaran telah direalokasikan untuk penanganan Covid-19.

”Kami sudah memotong anggaran yang sangat banyak atas perintah pusat. Fiskal daerah sudah tertekan,” ujar Najmul.

BAGIAN HUMAS LOMBOK UTARA

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar

Menurut Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dari Kementerian Keuangan 2019, dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020, ada 133 daerah masuk kategori rendah dan sangat rendah (49 persen). Hanya 74 daerah (27 persen) termasuk tinggi dan sangat tinggi. Sisanya dalam kategori sedang.

Najmul meminta pemerintah pusat bijak mengatasi persoalan keuangan daerah, terutama yang kapasitas fiskalnya rendah dan sangat rendah. Menurut dia, seyogianya tambahan anggaran pilkada dari pusat.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, tambahan anggaran Pilkada 2020 belum dialokasikan dalam APBN 2020 terbaru. Kebutuhan anggaran pilkada masih dikoordinasikan Kemendagri dan daerah.

Kemenkeu segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Dalam perubahan itu, belanja negara naik Rp 124,6 triliun menjadi Rp 2.738,4 triliun. Pos belanja kementerian/lembaga, termasuk KPU, mengalami pemangkasan lanjutan. Belanja kementerian/lembaga dipangkas Rp 50 triliun.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani

Menurut Askolani, tambahan anggaran Pilkada 2020 belum tentu disetujui mengingat kondisi fiskal negara yang tertekan. Pemerintah masih melihat berbagai kemungkinan untuk keputusan lebih lanjut.

Tambahan anggaran Pilkada 2020 belum tentu disetujui mengingat kondisi fiskal negara yang tertekan. Pemerintah masih melihat berbagai kemungkinan untuk keputusan lebih lanjut.

Dengan kondisi itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan berharap pemerintah menimbang serius pergelaran pilkada pada 2020. Sebab, dari sisi APBN, kontraksinya sudah luar biasa. Terakhir pemerintah kembali memperlebar defisit APBN 2020 mencapai 6,34 persen atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun. Angka ini lebih besar dari yang sudah ditetapkan dalam Perpres No 54/2020 sebesar Rp 852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).

”Jika diambil lagi untuk pilkada, pasti akan membengkak. Konsekuensinya, kalau itu dipaksakan, defisit anggaran kita akan semakin membengkak,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, Jumat (5/6/2020) ini Kemendagri menggelar rapat koordinasi pemantapan persiapan Pilkada 2020 dengan 270 kepala daerah.

Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, berharap Kemendagri bisa menemukan solusi terbaik ketika membahas hal itu dengan daerah. Prinsipnya anggaran serta peralatan yang dibutuhkan dalam pilkada, baik teknis penyelenggaraan maupun penerapan protokol Covid-19, harus disediakan tepat waktu sesuai standar dan kebutuhan.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustofa menambahkan, pembiayaan pilkada lanjutan tidak dapat hanya dibebankan pada APBN. Mengingat, menurut pemetaan Kemendagri, masih ada beberapa daerah yang mampu membiayai pilkada lanjutan.

Pertimbangkan ulang

Ketidakpastian anggaran dan ketersediaan peralatan protokol Covid-19, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, makin memperkuat argumen bahwa pilkada tak memungkinkan digelar tahun ini. Jika pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu tetap memaksakan pilkada berlangsung, tahapan lanjutan pilkada harus dimulai 10 hari lagi.

”Apakah cukup waktu pengadaan alat protokol kesehatan dan pelindung diri dalam jumlah banyak dalam waktu 11 hari, sedangkan tahapan pilkada tidak mungkin dilaksanakan tanpa alat pelindung diri bagi penyelenggara pemilu?” ujar Titi.

Titi mengkhawatirkan, jika pilkada tetap dipaksakan, penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada dikhawatirkan tidak berjalan optimal. Ini tak hanya mempertaruhkan kualitas teknis pilkada ataupun keselamatan warga, tetapi juga kepercayaan masyarakat pada pilkada sebagai instrumen demokrasi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem

”Kondisi pandemi yang belum juga mereda, serta persiapan kelanjutan pilkada di tengah pandemi yang masih jauh dari matang, hanya akan menimbulkan masalah besar pada kemudian hari. Kita mempertaruhkan reputasi demokrasi beserta lembaga-lembaganya, khususnya KPU beserta jajaran,” ucap Titi.

Di tengah usulan tambahan anggaran itu, DPR berpandangan kebutuhan peralatan protokol Covid-19, termasuk alat pelindung diri (APD), bisa diupayakan dalam bentuk barang oleh Gugus Tugas Covid-19. Saat dikonfirmasi, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, akan mempelajari permintaan alat kesehatan yang disampaikan dalam rapat Komisi II DPR.

Namun, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia Adib Khumaidi mengingatkan, jika pilkada tetap digelar Desember 2020 dan tahapan dimulai pertengahan Juni, potensi penularan Covid-19 harus diantisipasi. Karena itu, menurut dia, harus ada penilaian yang matang terhadap kemampuan fasilitas kesehatan.

Adib menuturkan, hingga saat ini, kuantitas fasilitas kesehatan mencukupi. Namun, itu tak serta-merta dinilai cukup untuk penambahan kebutuhan penanganan pilkada karena harus dilihat kemampuan per wilayah. Fasilitas kesehatan, lanjutnya, harus dijamin ketersediaannya 1-2 tahun ke depan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Tim medis Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, foto bersama seusai mengadakan tes cepat dan tes usap terhadap pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jumat (29/5/2020)

”Saat ini mungkin tak masalah, tetapi kita bicara, APD harus sustain (berkelanjutan). Maka minimal satu hingga dua tahun ke depan harus benar-benar terjamin dan difasilitasi pemerintah dengan mudah. Di awal-awal (pandemi) sempat sulit mencari APD. Ini jadi pelajaran penting,” katanya.