Saring Informasi dengan Nalar
JAKARTA, KOMPAS — Peran aktif kaum intelektual amat diharapkan dalam menjaga bangsa Indonesia dari kabar-kabar bohong yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, tetapi jangan jadikan perbedaan itu untuk memfitnah dan memutarbalikkan isi berita.Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sudah terlalu banyak kabar bohong atau hoax tersebar di masyarakat. Ia berharap semua pihak mengedepankan klarifikasi dan tidak mudah memercayai kabar yang tidak jelas kebenarannya."Sungguh elok kalau teman-teman intelektual jangan cepat terpengaruh berita yang tidak benar. Kita gunakan nalar masing-masing untuk mengetahui sebuah berita itu benar atau tidak," ujar Luhut ketika memberi sambutan pada peluncuran dua buku terkait Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan, di Jakarta, Minggu (5/2). Buku itu berjudul Parlemen dan Penegakan Hukum di Indonesia dan Banteng Senayan dari Medan. Luhut menyebutkan, tiga isu yang jadi topik hoax adalah kehadiran kembali Partai Komunis Indonesia, pekerja Tiongkok, dan kinerja pemerintah. Menurut dia, tiga isu itu tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Selain itu, menurut Luhut, kabar bahwa pemerintah melakukan penyadapan terhadap tokoh tertentu, juga tidak benar. "Pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah yang masih banyak. Kami tidak akan aneh-aneh, misalnya dengan (isu) sadap sana-sini, kampungan itu," kata Luhut.Oleh karena itu, Luhut berharap semua pihak mengutamakan penggunaan nalar untuk menyaring informasi yang beredar. Masyarakat jangan menyebar fitnah, apalagi mengubah sebuah berita yang sesuai fakta menjadi sebuah kebohongan.Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam sambutannya mengatakan, tidak ada pemerintahan dan presiden yang bekerja melebihi Presiden Joko Widodo. Ia mencontohkan, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, Presiden melakukan rapat terbatas tiga kali sehari dalam sejumlah kesempatan. Di era terdahulu, rapat terbatas umumnya dilaksanakan satu kali per pekan."Memasuki tahun ketiga, (program pemerintah) sungguh-sungguh dikonsentrasikan untuk mengatasi ketimpangan orang kaya dan miskin," ujar Pramono.Sementara itu, Trimedya mengatakan, peluncuran buku kedelapan dan kesembilannya itu merupakan langkah untuk menunjukkan perkembangan peran parlemen dalam penegakan hukum. Lembaga legislatif, katanya, menjadi salah satu penjaga fondasi penegakan hukum di Indonesia.Trimedya berharap pengalamannya satu dekade menjadi anggota DPR, yang tertulis di dalam buku itu, mampu membantu perbaikan penegakan hukum di Indonesia. (SAN)
