Penegakan Hukum Jadi Rambu
JAKARTA, KOMPAS — Pernyataan Presiden Joko Widodo soal demokrasi yang kebablasan seharusnya menjadi bahan evaluasi proses demokratisasi di Indonesia sejak era reformasi. Demokrasi dinilai tak akan kebablasan jika penegakan hukum dan keadilan menjadi rambu pengawalnya.Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, penegakan hukum dan terciptanya keadilan bisa menjadi rambu pengawal demokrasi, termasuk menindak yang melanggar aturan dengan dalih berdemokrasi. "Dimungkinkan pula melakukan evaluasi karena sejak reformasi 1998 tidak pernah dilakukan kajian terhadap demokratisasi Indonesia. Kita belum ajek dalam berdemokrasi," kata Jimly di sela dialog yang digelar Populi Center dan Radio Smart FM di Jakarta, akhir pekan lalu.Demokrasi di era Joko Widodo, menurut Jimly, sudah disikapi dengan tepat semisal dalam menyikapi kesenjangan kaya dan miskin (rasio gini) dengan adanya dana desa dan redistribusi lahan. Adanya keluhan demokrasi yang kebablasan seharusnya dijawab dengan perbaikan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Jimly memuji Presiden Joko Widodo yang dinilai mampu mengonsolidasikan kekuatan partai dan DPR sehingga kebijakan pemerintah mudah mendapat dukungan. Selain itu, Joko Widodo juga diharapkan membangun kultur hubungan yang dalam dengan umat Islam dan tidak sebatas berhubungan dengan NU dan Muhammadiyah. Jimly mengingatkan, bagi pihak-pihak yang tidak suka kepada penguasa bisa menggunakan mekanisme pemilu dan pilkada dalam menyalurkan hak dalam berdemokrasi. Cara-cara menyebar kebencian dan fitnah akan merusak demokrasi.Pengamat politik Fachry Ali dalam acara yang sama mengingatkan, demokrasi juga menghormati HAM sehingga ada batasan bagi seseorang untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Adanya kegamangan menyikapi ekspresi demokrasi yang dianggap terlalu bebas sebetulnya merupakan konsekuensi demokrasi Indonesia saat ini yang menempatkan posisi Presiden sejajar dengan rakyat. Menurut Fachry, ada sisi positif dari pemerintahan Joko Widodo yang merupakan pemimpin setelah golongan elite karena rakyat sudah enggan dengan elite politik Indonesia. Saat ini ekspresi publik suka atau tidak terhadap pemerintah dapat mudah menyebar melalui dunia maya. Sementara itu, Kepala Pusat Krisis Kantor Staf Presiden Alois Wisnuhardana mengatakan, pihaknya menyambut baik kritik kepada pemerintah sebagai masukan berharga. Namun, maraknya informasi bohong dan fitnah juga harus disikapi. Kolumnis Hamid Basyaib dalam kesempatan sama mengingatkan, di tengah hiruk pikuk pilkada dan berita-berita hoaks, ada berita positif proyeksi Indonesia 2030 versi Price Waterhouse Cooper yang menyebut Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia. Pembangunan Indonesia harus dijaga untuk mencapai kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia," katanya. (ONG)
