Media Dituntut Junjung Tinggi Idealisme

BANTUL, KOMPAS — Pengelola media arus utama dituntut menyaring kepentingan bisnis dan politik mereka dalam menjalankan usahanya. Apabila media massa larut dalam komersial, dikhawatirkan masyarakat akan mengalihkan rujukan informasi mereka ke sumber yang belum tentu terverifikasi."Tidak ada yang salah dengan kepentingan politik dan bisnis media massa, selama tidak mengabaikan kode etik jurnalistik," kata mantan Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh seusai diskusi bertema "Kebangsaan dalam Media Massa" yang diadakan Perkumpulan Wartawan Wredhatama di Rumah Tembi Budaya, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa (28/2).Sejumlah media massa yang tidak menyiratkan kepentingan politik, katanya, tetap memiliki keberpihakan politik meski untuk kepentingan yang lebih luas. Hal ini masih sejalan dengan kode etik jurnalistik dalam mengedepankan kepentingan masyarakat.Namun, terdapat sejumlah media arus utama yang berorientasi dengan kepentingan politik pemiliknya. Jika tidak dikelola dengan baik, masyarakat akan jengah dan tidak lagi menjadikan pemberitaan dari media seperti ini sebagai sumber rujukan informasi.Lebih jauh, dampaknya dapat berimbas pada kepercayaan publik terhadap kinerja media massa secara umum. Masyarakat dapat jengah karena beberapa lembaga pers jelas mempraktikkan diri sebagai media kampanye pemiliknya.Imam melihat indikasi sebagian kelompok masyarakat menganggap semua media massa memiliki kepentingan ekonomi ataupun politik. Golongan ini menganggap pemberitaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan mereka adalah informasi yang tidak benar."Sulit untuk mengukur semangat kebangsaan dari media partisan atau semipartisan seperti ini. Keberpihakan politik mereka sangat tampak menjelang pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah," ujar Imam.Tantangan media massa semakin kompleks seiring gencarnya peredaran informasi berita bohong (hoaks) menggunakan media sosial. Media dituntut untuk beradaptasi dengan tetap menelurkan berita-berita yang relevan bagi masyarakat untuk tetap menjadi pegangan bagi orang banyak.Fakta empirisDi tempat yang sama, pengamat media, Ashadi Siregar, mengatakan, fungsi utama kerja media massa adalah menyajikan informasi yang memadai tentang sebuah peristiwa dan fenomena. Fungsi semacam itu hanya bisa dipenuhi jika media massa terus menyajikan fakta empiris."Kebijakan media menentukan pilihan informasi faktual yang akan disampaikan. Di sisi lain, masyarakat butuh rujukan informasi yang terverifikasi dan tepercaya," ujarnya.Setiap media massa di Indonesia memiliki standar kelayakan dan perspektif yang menjadi acuan kerja wartawan dan membingkai persoalan. Para wartawan pun menjalankan tugas sesuai dengan ideologi media tempat mereka bernaung.Media massa idealnya menjadi lembaga kemasyarakatan yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan masyarakat. Artinya, media massa tidak bisa digunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok.Media massa yang dikelola sesuai norma dan kaidah jurnalistik akan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepentingan publik. "Bagaimana peran media massa dalam konteks kebangsaan dapat dilihat dari cara mereka mengolah dan menyampaikan informasi," kata Ashadi. (DIM)