Patroli Bersama Belum Terwujud

JAKARTA, KOMPAS — Patroli bersama antara Angkatan Laut Indonesia, Malaysia, dan Filipina di sekitar perairan Sulu belum terwujud. Padahal, upaya yang dimaksudkan untuk mengamankan jalur pelayaran kapal-kapal niaga di kawasan perairan ketiga negara itu sudah digagas Menteri Pertahanan ketiga negara pada 1 Agustus 2016. Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (11/3), mengatakan, ada ganjalan dalam pelaksanaan patroli laut bersama dan berbagai kerja sama pengamanan di perairan Sulu yang berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, wilayah Malaysia di Sabah, serta wilayah Filipina di Kepulauan Sulu dan Mindanao."Secara mendasar ada perbedaan cara pandang soal bentuk ancaman di setiap negara. Hal itu berdampak fokus pengamanan menjadi berbeda. Masalah biaya pengamanan laut dari perompak dan penculik seperti dalam menghadapi kelompok Abu Sayyaf masih dianggap tidak seimbang antara upaya dan hasil yang didapat," katanya.Wacana patroli bersama ini muncul setelah sejumlah pelaut Indonesia diculik dan kemudian disandera kelompok Abu Sayyaf ketika mereka melewati perairan Sulu. Namun, belakangan penyanderaan juga menimpa pelaut Indonesia saat masih berada di perairan Sabah, Malaysia, dan berada di kapal berbendera Malaysia. Saat ini, masih ada warga negara Indonesia yang belum dibebaskan kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Pulau Sulu dan Basilan serta memiliki jaringan di pantai timur Sabah. Masih dibahas Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Gig Sipasulta mengatakan, operasional dari patroli bersama angkatan laut Indonesia, Filipina, dan Malaysia masih dibahas di tingkat staf operasi markas besar angkatan laut ketiga negara."Saat ini kita masih menjalankan patroli sendiri-sendiri di sektor tanggung jawab masing-masing," kata Sipasulta. Angkatan Laut Malaysia membangun pangkalan kapal selam di kota Lahad Datu di pantai timur Sabah. Sementara TNI AL membangun pangkalan kapal selam di Teluk Palu tidak jauh dari perairan Tarakan, Kalimantan Utara.Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies Mufti Makarim mengkritik kebijakan patroli tiga negara yang dianggap reaktif karena adanya rangkaian kasus penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf sejak Maret 2016. "Blue print-nya tidak jelas dan tindak lanjutnya pun tersendat," ujarnya. Direktur Program Imparsial Al Araf mendesak segara dijalankan patroli laut bersama di perairan Sulu. "Kondisi nyata memang ada ancaman kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina harus bertanggung jawab mengamankan wilayah tersebut. Jangan sampai ada intervensi internasional karena ketiga negara dinilai tidak mampu menjaga keamanan wilayah tersebut," katanya. (ong)