JAKARTA, KOMPAS — Sikap Pemerintah Indonesia mengenai perkembangan konflik Suriah dinilai tepat. Sikap tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Salah satu sikap Indonesia adalah mengutuk penggunaan senjata kimia dalam penanganan konflik di Suriah," kata dosen senior Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, saat dihubungi Minggu (9/4).
Skip ini, menurut Edy, merupakan sikap perdamaian yang menunjukkan independensi Indonesia karena konsisten dengan amanat Pembukaan UUD 1945 tentang perdamaian dunia. Hal ini juga sejalan dengan Piagam PBB. "Siapa pun pelakunya, apa pun tujuannya, kita menentang penggunaan senjata kimia," kata Edy.
Menurut Edy, Indonesia harus mendorong PBB agar turun tangan dan menyelesaikan konflik di Suriah ini. Pertama, penggunaan senjata kimia harus segera diverifikasi oleh tim independen pencari fakta PBB. Kedua, PBB juga harus mendorong penyelesaian politik dengan memprakarsai dialog. "Indonesia harus mendorong agar PBB berinisiatif agar situasi Suriah tidak memburuk," kata Edy.
Indonesia juga telah menyatakan prihatin dengan cara-cara unilateral yang diambil AS untuk menyelesaikan konflik. Prinsip perdamaian yang dijunjung Indonesia, konflik tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Semua langkah harus melalui proses pengambilan keputusan di PBB. Posisi Indonesia itu diambil lepas dari polarisasi negara-negara yang mengecam dan mendukung serangan AS ke Suriah.
"Semua ini sesuai dengan sikap Indonesia yang independen dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional," kata Edy.
