Pendekatan Personal secara Berkala Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Pendekatan personal bisa menjadi formula utama pemerintah untuk menghilangkan paham radikal yang dianut simpatisan kelompok radikal, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris terdahulu, seperti Jamaah Islamiyah. Sebab, para anggota kelompok tersebut selama ini hidup terpinggirkan dari lingkungannya, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.Pemerhati terorisme Al Chaidar, Minggu (16/4), mengungkapkan, kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) memanfaatkan sel-sel teroris terdahulu yang terkait Jamaah Islamiyah (JI) untuk merekrut mereka dan merencanakan aksi teror dengan bendera NIIS. Alhasil, kelompok tersebut jarang merekrut orang-orang baru untuk berpartisipasi dalam kegiatan teror yang telah direncanakan oleh pimpinan NIIS asal Indonesia, misalnya Bahrun Naim dan Bahrumsyah.Oleh karena itu, lanjut Chaidar, pemerintah harus memfokuskan program deradikalisasi pada simpul-simpul kelompok teroris JI yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Program tersebut menargetkan tidak hanya simpatisan, tetapi juga keluarga teroris dengan memberikan pemahaman Islam moderat dan menjamin kehidupan mereka secara ekonomi."Pemerintah harus merangkul simpatisan dan keluarga eks JI ini. Sebab, apabila tetap termarjinalkan, mereka akan mudah direkrut kembali oleh kelompok NIIS yang tengah berupaya menunjukkan eksistensinya setelah NIIS di Suriah semakin terdesak," kata Chaidar.Sebelumnya, sejumlah aksi teror dilancarkan kepada anggota kepolisian di Tuban, Jawa Timur, dan Banyumas, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan pelaku yang memiliki keterkaitan erat dengan sel JI. Aksi tersebut sebenarnya merupakan serangan balasan setelah tim Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap Zainal Anshari di Lamongan, Jawa Timur. Zainal Anshari yang telah ditetapkan sebagai pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD) juga berhubungan dengan JI.Momen krusialPendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, mengatakan, eks terpidana dan keluarga teroris perlu mendapat perhatian pemerintah. Program deradikalisasi, katanya, yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme belum dilakukan secara berkala sehingga keputusan terpidana atau eks terpidana terorisme untuk bertobat lebih disebabkan dorongan pribadi."Bimbingan perlu terus dilakukan, terutama setelah menyelesaikan masa tahanan meskipun terpidana itu telah menjalani program deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebab, waktu-waktu awal setelah mereka kembali ke masyarakat menjadi momen krusial bagi mereka untuk benar-benar bergabung dengan masyarakat atau kembali dengan jaringan radikal," ujar Huda.Huda mengatakan, keterkaitan sejumlah masyarakat dengan kelompok teroris karena mereka merasa dipinggirkan dan dikucilkan dari kehidupan secara ekonomi dan sosial dari mayoritas masyarakat. Kondisi itu dimanfaatkan kelompok teroris untuk merekrut mereka. (SAN)