Dari kiri ke kanan, Bendahara GNPF-MUI Muhammad Lutfi Hakim, Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin, Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Dewan Pengawas GNPF-MUI Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum FPI Sobri Lubis, dan Panglima GNPF-MUI Munarman saat memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuan antara GNPF-MUI dan Presiden Joko Widodo telah membuka dialog yang selama ini tertahan sejak Aksi Bela Islam pada 4 November 2016. Namun, menurut dia, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan GNPF-MUI, tetapi juga bagi pemerintah.
”Pertemuan yang kami lakukan (dengan Presiden Jokowi) saat Lebaran dalam rangka silaturahim karena suasana Lebaran kelihatannya cocok. Presiden dalam suasana membuka hati, kami juga ingin silaturahim dengan siapa saja. Kebutuhan ini adalah kebutuhan kedua belah pihak untuk berdialog,” ujar Nasir, di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Nasir bersyukur dengan pertemuan tersebut. Ia mengatakan, dialog menjadi sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi antara GNPF-MUI dan pemerintah.
”Jadi, kami ingin sekali berdialog. Menjadikan dialog sebagai jalan solusi dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa,” ujarnya.
Nasir mengatakan, hal ini sejalan dengan perintah Presiden Jokowi. Ia menambahkan, menurut perintah Presiden Jokowi, apabila ke depan ada permasalahan yang belum terselesaikan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan menjadi penengah dan mengomunikasikan permasalahan tersebut langsung kepada Presiden.
”Presiden menunjuk langsung, setelah ini akan ada komunikasi yang baik dan tidak lagi tersumbat melalui Menko Polhukam. Sudah jelas jalurnya, Presiden sudah menunjuk Menko Polhukan untuk mengomunikasikan apa yang menjadi aspirasi umat dengan Presiden secara langsung,” tutur Nasir.
Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin menambahkan, dialog ini sangat penting dilakukan, terlebih dalam masa Idul Fitri. Karena itu, menurut dia, tidak penting lagi soal polemik antara GNPF-MUI dan Presiden Jokowi, tetapi bagaimana menjaga negara tetap aman serta damai.
”Kami ingin negeri ini tenang, ingin ada kesejukan, ingin ada kondusivitas dalam pembangunan, sehingga segala hal yang bisa mengganjal, itu akan diselesaikan dengan Pak Menteri Menko Polhukam yang sudah ditugasi oleh Pak Presiden,” tutur Zaitun. (D18)
