Integritas Jadi Prioritas Pansel

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM tidak akan memilih calon dengan mengedepankan representasi kelompok masyarakat. Pansel lebih mengedepankan integritas dan pemahaman terhadap HAM serta memiliki pikiran di luar arus utama guna dipilih sebagai anggota Komnas HAM periode 2017-2022."Kalau masyarakat berpikir A, idealnya anggota Komnas HAM berpikir B. Sebab, HAM itu justru berkaitan dengan ketidakadilan, tidak bisa menggunakan logika demokrasi mayoritas (majoritarian democracy). Itu logika politik. Sebaliknya, Komnas HAM justru harus mewakili golongan yang tertindas, terzalimi, dalam struktur kehidupan bernegara," papar Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Jimly Asshiddiqie, saat dihubungi, Kamis (29/6). Menurut Jimly, demokrasi butuh perimbangan. Perimbangan itu adalah HAM, yang terkait dengan urusan keadilan.Dalam memilih, tambahnya, pansel tidak akan mempertimbangkan representasi dari calon, seperti harus ada dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kelompok non-Muslim, atau kelompok lain. "Itu logika politik, demokrasi politik," ujarnya. Ia optimistis pihaknya mampu menyaring 14 calon dengan kriteria tersebut untuk nantinya diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. DPR nantinya akan memilih tujuh dari 14 calon yang diusulkan pansel.Integritas dan kapasitasSebelumnya, pansel menggelar debat publik yang diikuti 60 calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022. Dari jumlah tersebut, pansel akan memilih 28 orang untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu wawancara akhir."Pansel akan rapat pada 3 Juli untuk memutuskan ke-28 nama itu. Nama-nama itu akan diumumkan ke publik hari berikutnya," ujar Jimly. Saat ini, pansel masih merampungkan pelacakan rekam jejak ke-60 calon anggota Komnas HAM. Pelacakan rekam jejak penting untuk memastikan calon terpilih berintegritas, sekaligus penting untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tentang calon yang begitu banyak diterima pansel. "Banyak sekali informasi negatif yang masuk," kata dia.Wakil Ketua Komnas HAM Nur Khoiron menyampaikan, ke depan dibutuhkan orang berintegritas tinggi, memiliki kapasitas di bidang HAM, dan mampu bekerja sama dengan baik. Hal itu terutama dapat beradaptasi dengan kepemimpinan kolektif kolegial. "Banyak aktivis HAM yang gagal membangun kerja sama karena terbiasa dengan one man show. Padahal, yang dibutuhkan untuk Komnas HAM adalah perbaikan sistem internal Komnas HAM agar efektif dan optimal menjalankan mandatnya sesuai undang-undang," ungkapnya. Selain itu, lanjut Khoiron, ke depan, Komnas HAM akan dihadapkan pada maraknya konflik sumber daya alam dan menguatnya populisme. Untuk itu, diperlukan orang yang juga mampu merespons dua masalah itu dengan baik. (MDN/ANA)