Potensi Korupsi Sektor Tambang Besar

JAKARTA, KOMPAS — Celah korupsi masih banyak ditemukan pada sektor pertambangan. Lemahnya implementasi aturan, kepentingan politik di tingkat lokal, hingga lemahnya pengawasan dan tak adanya transparansi membuat sektor pertambangan kerap malah mendatangkan masalah bagi lingkungan dan masyarakat. Risiko korupsi pada tambang itu terangkum dalam tiga penelitian dari dua lembaga berbeda yang disajikan dalam diskusi "Memahami Potensi Korupsi di Sektor Industri Ekstraktif" yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Jumat (21/7).Ketiga hasil penelitian potensi korupsi tambang itu meliputi kawasan Indonesia, regional Asia Tenggara dan Pasifik, serta dunia, yang disajikan Transparency Internasional Indonesia (TII) dan Natural Resource Governance Institute (NRGI). Penelitian meliputi dua macam, yakni meneliti dokumen perizinan dan implementasinya serta penelitian kualitatif terhadap pengambil kebijakan dan masyarakat.Dalam konteks Asia Tenggara dan Pasifik, menurut peneliti NRGI, Emmanuel Bria, celah korupsi pada sektor pertambangan serta industri minyak dan gas di Indonesia masih menganga lebar. Dari begitu banyak aturan, implementasinya masih rendah. Dari pemantauan terhadap 80 aturan tambang, hanya 61 aturan yang dilaksanakan. "Sebaliknya di Malaysia, aturannya tidak banyak, tetapi implementasinya lebih baik," ujarnyaKorupsi dan politik Dengan mengambil area penelitian di Kalimantan Timur dan Asia Tenggara, penelitian TII juga menemukan hal serupa. TII menemukan, aturan pengawasan pertambangan yang berubah-ubah juga membuat pengawasan tidak efektif. Sebagai contoh, pengawasan izin tambang yang semula ada di kabupaten kini berada di tingkat provinsi, sebagian ada di pemerintah pusat, dan ada juga yang tumpang tindih.Menurut peneliti TII, Karunia Fajarrini, kondisi itu semakin buruk dengan masalah kontekstual di area tambang yang tak lepas dari kepentingan politik kepala daerah di tingkat lokal. Selain memang area tambang itu umumnya berada di kawasan terpencil yang masih minim infrastruktur sehingga lemah pengawasannya. "Pemilihan kepala daerah tersebut sangat berpengaruh dalam korupsi di pertambangan. Praktik calon kepala daerah meminta bantuan kepada pengusaha tambang itu banyak ditemukan di area tambang. Tentunya permintaan itu dibayar dengan imbalan izin tambang yang mudah bagi perusahaan tertentu," katanya.Peneliti NRGI, Max George Wagner, mengungkapkan, pada dasarnya risiko korupsi ditemukan pada setiap pertambangan di dunia. Secara umum, area tambang itu kerap dikuasai sejumlah perusahaan, tetapi sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu hanya dimiliki oleh satu orang atau satu beneficial owner."Masalahnya di sini, banyak perusahaan yang belum mau secara terbuka mengungkap pemilik utama, beneficial owner, dari perusahaan tersebut. Akibatnya, ada banyak area tambang yang dikuasai oleh satu pengusaha meskipun nama perusahaannya berbeda-beda," ujar Max. (MDN)