Kilas Politik & Hukum

Hakim Tolak Eksepsi Musa Zainuddin

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Masud menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Musa Zainuddin, mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait dakwaan terhadap dirinya sebagai penerima suap Rp 7 miliar dalam proyek jalan di Maluku. Pada persidangan putusan sela, Rabu (2/8), majelis menyampaikan bahwa dakwaan jaksa telah lengkap dan cermat. Sementara keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa, menurut majelis, memerlukan pembuktikan lebih lanjut di persidangan. ”Menimbang karena keberatan penasihat hukum terdakwa tak dapat diterima, surat dakwaan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan sehingga sidang perkara terdakwa harus dilanjutkan,” kata Masud. Sebelumnya, menurut penasihat hukum Musa, dakwaan KPK dinilai tidak cermat dan ada kejanggalan dalil yang tidak sesuai dengan fakta. (MDN)

Mantan Anggota DPR Diduga Terlibat

Mantan anggota Komisi III DPR, Arbab Paproeka, diduga menjadi perantara suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton tahun 2011. Keterlibatan Arbab pun terjadi lantaran Arbab dan Akil pernah sama-sama duduk di Komisi III DPR tahun 2004-2009. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan suap sengketa Pilkada Buton terhadap Akil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/8), dengan terdakwa Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Namun, dalam persidangan, Arbab menampik bahwa permintaan uang kepada Samsu dilakukannya atas perintah Akil. Menurut dia, permintaan uang itu merupakan inisiatif pribadi. Dalam surat dakwaan Samsu disebutkan bahwa Arbab menyampaikan pesan Akil kepada Samsu bahwa ada imbalan yang harus diberikan untuk penyelesaian sengketa Pilkada Buton di MK sebesar Rp 5 miliar. (MDN)