Pengawasan dan Transparansi Dana Desa Akan Diperkuat

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif (kiri) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengadakan konferensi pers perihal operasi tangkap tangan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8). KPK dalam operasi ini mengamankan antara lain Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Inspektorat Kabupaten, Kepala Desa Dasok, dan Kepala Desa Mapper Tlanakan. Mereka diamankan diduga terkait penyalahgunaan dana desa.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah operasi tangkap tangan terkait dana desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar kapasitas aparatur desa terus diperkuat. Ini terutama dalam setiap penggunaan dana desa harus transparan.

”Di dua kasus korupsi dana desa memang cukup memprihatinkan, makanya Presiden meminta agar penguatan aparatur desa, termasuk di dalamnya reformasi aparatur desa, terus dilakukan. Khususnya agar penggunaan dana desa ke depan lebih fokus, lebih transparan, dan lebih mengutamakan proyek-proyek padat karya sehingga mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi,” ujar Tjahjo saat ditemui di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional ke-1 Partai Hanura di Denpasar, Bali, Jumat (4/8).

Presiden meminta agar penguatan aparatur desa, termasuk di dalamnya reformasi aparatur desa, terus dilakukan.

Sebelum terungkapnya kasus korupsi dana desa, menurut Tjahjo, KPK sebenarnya sudah mengingatkan pemerintah mengenai potensi penyimpangan penggunaan dana desa. Berangkat dari situ, pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, sudah berupaya optimal untuk mencegahnya bersama dengan KPK, BPK, dan BPKP.  Namun, ketika kini upaya itu ternyata belum cukup untuk mencegah korupsi dana desa, Kemendagri akan kembali mendorong penguatan aparatur desa sesuai instruksi presiden.

I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin keluar dari gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus suap alokasi dana desa. Achmad Syafii bersama empat tersangka lainnya mulai Kamis (3/8) resmi menjadi tahanan KPK.

Aparatur desa akan didorong lebih transparan. Kemudian camat akan kembali diingatkan oleh Kemendagri untuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa di desa masing-masing. Begitu pula bupati/wali kota juga akan kembali diingatkan ikut mengawasi penggunaan dana desa sekaligus mengingatkan camat di wilayah masing-masing untuk ikut mengawasi.

Mudah-mudahan kejadian korupsi dana desa itu yang terakhir.

Dia pun akan coba mengimplementasikan usulan dari KPK agar sebagian kecil dana desa dimanfaatkan untuk pengawasan dengan melibatkan perguruan tinggi. ”Saya sepakat dengan usulan itu. Beberapa waktu lalu, saya melepas kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Gadjah Mada, mahasiswa antusias untuk terjun ke desa. Kemudian Presiden atau Wakil Presiden dalam waktu dekat akan mewisuda praja IPDN. Para praja ini akan saya terjunkan ke desa-desa supaya mereka membantu meningkatkan kapasitas aparatur desa agar penggunaan dana desa lebih berkualitas dan transparan,” katanya.

Intinya, dia melanjutkan, pengawasan akan terus diperkuat. ”Mudah-mudahan kejadian korupsi dana desa itu yang terakhir,” katanya.