JAKARTA, KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat mengimbau pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan dana desa. Penyimpangan dan lambannya penyerapan dana desa menjadi persoalan yang masih harus dituntaskan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat membuka Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2017, dengan agenda pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2017-2018 dan pidato presiden dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 disertai nota keuangan.
"Alokasi dana desa walaupun sudah mengalami peningkatan yang signifikan, masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan, antara lain masih maraknya penyimpangan dan lambannya penyerapan karena tumpang tindihnya aturan. Karenanya, dewan mengimbau agar dalam mengalokasikan dana desa, pemerintah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat luas," ujar Fadli, saat memimpin sidang, di ruang Paripurna I Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI, Jakarta. (16/8)
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi menyampaikan, dalam pengelolaan dana desa, semua pihak harus terlibat dalam memastikan dana tersebut digunakan secara efisien demi kemakmuran rakyat. "Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan, belanja negara pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 2.204,4 Triliun, dengan jumlah alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 Triliun.
Jokowi mengatakan, sejak tahun 2015, dana desa berkontribusi terhadap berbagai pembangunan infrastruktur desa. Sekitar 89.800 kilometer jalan desa, 746.400 meter jembatan, akses air bersih untuk 22.100 rumah tangga, 1.700 unit tambatan perahu, 14.900 unit PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 4.100 unit Polindes (Pondok Bersalin Desa), 19.500 unit sumur, 3.000 unit pasar desa, 108.000 unit drainase dan irigasi, serta 9.900 unit posyandu dan 941 unit embung berhasil dibangun.
Sidang paripurna DPR yang dihadiri oleh 477 anggota DPR dan beberapa pimpinan lembaga negara tersebut rencananya dipimpin oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, namun ia tidak dapat hadir karena kurang sehat. "Mungkin lebih karena kelelahan, saya juga mendadak tadi menjadi pimpinan sidang," ujar Fadli Zon yang ditemui seusai acara. (DD14)