JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada penggunaan dana hampir Rp 1 triliun untuk honor pendamping desa yang tidak dilengkapi tanda terima di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai 2015 hingga semester I-2016. Temuan tak wajar tersebut seharusnya berpengaruh pada penerbitan opini laporan keuangan kementerian tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses