JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada penggunaan dana hampir Rp 1 triliun untuk honor pendamping desa yang tidak dilengkapi tanda terima di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai 2015 hingga semester I-2016. Temuan tak wajar tersebut seharusnya berpengaruh pada penerbitan opini laporan keuangan kementerian tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses