Wali Kota Batu Ditangkap di Rumah Dinas

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8).  Hari ini KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko. Eddy ditangkap karena diduga menerima suap terkait proyek di Pemerintah Kota Batu.

MALANG, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Sabtu (16/9), di rumah dinasnya di Kota Batu, Jawa Timur. Hingga kini, KPK masih meminta keterangan Wali Kota Batu di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

”Benar ada OTT (operasi tangkap tangan) KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama seorang pengusaha swasta. OTT terjadi pada pukul 13.30 WIB di rumah dinas Wali Kota Batu oleh enam petugas KPK,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Frans Barung Mangera, Sabtu.

Benar ada OTT KPK terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) dan Alexander Marwata menyaksikan penyidik membawa barang bukti operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9). KPK menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaian, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara, dan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap serta menyita uang senilai Rp 346 juta.

Barung mengatakan, dirinya tidak bisa memberitahukan materi kasus OTT tersebut karena hal itu merupakan kewenangan KPK. Namun, KPK tetap berkoordinasi dengan Polda Jatim dalam OTT terhadap Eddy Rumpoko ini.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batu Shanti Restuningsasi belum bisa memberikan keterangan terkait kabar OTT KPK terhadap Wali Kota Batu tersebut. ”Saya masih akan mencari kebenaran kabarnya dan baru akan memberitahukan tindakan yang akan diambil Pemkot Batu setelah benar-benar mengetahui kepastian kabar itu,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya OTT KPK di salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur. ”Sekitar lima orang diamankan, termasuk kepala daerah dan pejabat unit pengadaan. Sejumlah uang juga diamankan. Diduga pemberian terkait fee proyek di daerah setempat,” kata Febri.

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sekitar lima orang diamankan, termasuk kepala daerah dan pejabat unit pengadaan.

Saat ini, lanjut Febri, sebagai tindakan awal, tim membawa kelima orang itu ke kantor polisi terdekat untuk dilakukan pemeriksaan awal. ”Kami akan informasikan lebih lanjut hasil OTT ini dalam konferensi pers besok,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, yang dihubungi terkait dengan penangkapan berturut-turut terhadap dua kepala daerah dan pimpinan legislatif di daerah dalam empat hari terakhir ini, mengatakan, KPK sebenarnya sudah tak kurang dalam mengingatkan kepala daerah ataupun anggota DPRD agar tak lagi korupsi. KPK pun sudah meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar pemerintah daerah memperbaiki sistem penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan internal.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua KPK Agus Rahardjo (berpeci) bersama pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan (kedua dari kanan), Alexander Marwata (kanan), Saut Situmorang (kedua dari kiri), dan Laode M Syarif (kiri), mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Anggota DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, justru menjadi pihak yang sering mengkritik operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Sementara, menurut KPK, operasi tangkap tangan yang mereka lakukan justru karena ada laporan masyarakat terkait dengan dugaan suap penyelenggara negara ataupun penegak hukum.

Terkait dengan sejumlah OTT yang terjadi dalam empat hari terakhir ini, Laode mengatakan, KPK tak mungkin membiarkan jika ada laporan masyarakat yang masuk terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. KPK, lanjutnya, jauh dari kesan menciptakan drama, sebagaimana kritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dalam melakukan OTT.

”Tentu saja kami tak mungkin membiarkan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di daerah mereka,” ucap Laode.