Pemerintah Tegaskan UU Pengelolaan Keuangan Haji Tidak Bermasalah

PRAYOGI DWI SULISTYO

Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap UUD 1945, Selasa (26/9), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali dalam sidang perkara nomor 51/PUU-XV/2017 perihal pengujian UU No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) terhadap UUD 1945, Selasa (26/9), di Jakarta.

Sebelumnya, Muhammad Sholeh, calon haji yang mendaftar sejak 2008, menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 24 Huruf a, Pasal 46 Ayat (2), dan Pasal 48 Ayat (1) UU No 34/2014 tentang PKH.

”PKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat,” kata Nizar saat membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian PKH tersebut. (DD08)

prayogi.sulistyo

-