logo Kompas.id
Politik & HukumPemerintah Ikuti MK
Iklan

Pemerintah Ikuti MK

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah taat asas dengan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tolikara, Papua. Bupati dan wakil bupati terpilih, Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo, akan segera dilantik agar pelayanan publik tak terganggu. Pilkada Tolikara tahun 2017 diikuti tiga pasangan calon, yakni Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo, Amos Yikwa-Robeka Enembe, dan John Tabo-Barnabas Weya. Usman dan Dinus meraih suara terbanyak, diikuti Amos dan Robeka.Pilkada ini diwarnai sengketa yang diikuti dengan pemungutan suara ulang di 18 distrik bulan Mei lalu. Terakhir, hakim MK memutuskan Usman sebagai bupati terpilih Tolikara. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (11/10), mengatakan, pihaknya sudah menerima kubu John Tabo dan pendukung Usman pada Selasa lalu. Menurut Mendagri, dirinya menjelaskan kepada kubu John bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Adapun kepada kubu Usman, Tjahjo meminta bersabar menunggu waktu pelantikan. Usman merupakan petahana."Prinsipnya pelantikan bupati terpilih tidak bisa lama-lama ditangguhkan karena sudah ada keputusan MK. Jika tidak segera dilantik, akan mengganggu pemerintahan dan pelayanan masyarakat," kata Mendagri.KericuhanPada Rabu sore, sejumlah orang merangsek masuk ke halaman Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Mereka kemudian menghancurkan sejumlah pot bunga di halaman dan melempari batu ke Gedung Kemendagri yang bersebelahan dengan Gedung Mahkamah Agung dan Kompleks Istana Kepresidenan.Mereka merupakan pendukung salah satu pasangan calon yang kecewa dengan putusan MK dan Komisi Pemilihan Umum Tolikara yang dinilai tidak adil. Aksi massa memicu kericuhan antara massa dan pegawai negeri sipil Kemendagri. Sementara di Papua, warga memblokade jalan Trans-Papua yang menghubungkan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Karubaga, ibu kota Tolikara, di Distrik Kubu sejak Selasa lalu. Aksi berkait protes terpilih kembalinya Usman menyebabkan jalur distribusi bahan bakar minyak dan pangan terganggu. Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Tolikara Derwes Jikwa mengatakan, warga memasang palang kayu di jalan.Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, Polres Tolikara terus berkomunikasi dengan warga untuk membujuk mereka membuka blokade jalan."Di Papua tidak bisa menggunakan cara kekerasan untuk meredam konflik. Karena itu, kami akan menggunakan cara persuasif kepada mereka tentang pentingnya manfaat jalan tersebut untuk kehidupan sehari-hari warga Tolikara," kata Mustofa. (DD08/FLO)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000