NU Akan Bahas Pencegahan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS — Kegiatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tidak hanya membahas masalah keagamaan semata. Salah satu hal yang akan dibahas adalah perluasan makna paham terorisme dalam Undang-Undang Antiterorisme.Robikin Emhas, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang merupakan Ketua Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, di Jakarta, Senin (20/11), mengatakan, perluasan makna terorisme yang dimaksud adalah memfokuskan diri pada deteksi kegiatan-kegiatan awal perencanaan teror yang sudah diketahui bisa dimasukkan dalam pembahasan UU Antiterorisme atau belum.Menurut Robikin, yang terjadi selama ini, Kepolisian Negara RI, khususnya Detasemen Khusus 88 Antiteror, kesulitan menangkap tersangka tindak pidana terorisme sebelum pelaku melakukan aksi teror. "Selama ini pihak berwajib belum bisa menindak pemufakatan jahat meski mereka sudah memiliki bukti jejak digital, misalnya, rencana peledakan bom dan sebagainya. Hal itu belum bisa ditindak secara hukum. Hukum yang ada saat ini baru bisa diterapkan apabila sudah ada kejadian yang nyata," katanya.Kecanggihan teknologi sekarang ini, menurut dia, membuat pembuktian digital atau digital forensik menjadi sangat mudah. "Hal ini berbeda dengan dulu ketika belum ada kecanggihan teknologi seperti sekarang, dikhawatirkan ada penyalahgunaan kewenangan dari pihak berwajib. Orang berkumpul saja, tanpa bukti faktual, kemudian dipenjara. Sekarang sudah lain. Ada (bukti) jejak digital," kata Robikin.Namun, pada saat yang sama, dia juga mengingatkan masalah pembuktian jejak digital yang orisinal. Dalam penggunaan rekam jejak digital, pihak berwenang harus benar-benar bisa membuktikan bahwa jejak digital itu terkait langsung dengan orang atau kelompok yang diduga tengah merancang kegiatan teror.Pembahasan mengenai hal ini, menurut Robikin, sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan dalam kegiatan pramunas. Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU akan berlangsung akhir pekan ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, terorisme yang mengatasnamakan agama Islam bukanlah ajaran Islam yang sesungguhnya. "NU sangat berkepentingan demi menjaga kemuliaan Islam," katanya. Said Aqil mengatakan, kegiatan itu akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.Kegiatan NU tersebut akan berlangsung pada Kamis-Minggu (23-26/11), dihadiri 1.000 peserta dari pengurus wilayah (PW) NU 32 provinsi dan peserta dari 35 negara Islam.KetimpanganSekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, masalah ketimpangan akses ekonomi rakyat juga akan dibahas dalam kegiatan itu. Menurut Helmy, dalam pandangan ulama NU, ada masalah krusial di lapangan, yaitu masalah ketimpangan akses ekonomi dan penguasaan lahan.Di Mataram, Ketua PWNU NTB Taqiudin Mansyur mengatakan, "Warga NTB memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), sangat toleran, lalu kenapa muncul paham radikal, tentu ada yang salah. Dalam munas dan konferensi besar akan dicari akar persoalan, latar belakang, dan model pendekatan guna mengatasi radikalisme." (MHD/RUL)