JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa merupakan partisipasi nyata yang berkontribusi untuk pembangunan. Ke depan, TNI mengharapkan ada penambahan anggaran dari pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, Selasa (12/12), dalam Rapat Paripurna Ke-38 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2017 di Jakarta. Didit, yang membacakan amanat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan, pada pelaksanaan TMMD mendatang diharapkan ada keseimbangan antara anggaran TNI dan pemerintah daerah.
”Ini bukanlah program TNI semata, melainkan juga program terpadu lintas sektoral antara TNI, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya,” kata Didit.
Ia mengatakan, TMMD dilakukan secara terintegrasi bersama rakyat. Penyelenggaraannya diawali dengan aspirasi dari masyarakat bawah sehingga bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat.
TMMD dilakukan secara terintegrasi bersama rakyat.
TMMD telah dilaksanakan 37 tahun sejak 1980. Pada awalnya program itu dinamakan ABRI Masuk Desa, dilaksanakan di semua wilayah NKRI untuk mempercepat pembangunan nasional di pedesaan. Daerah yang menjadi prioritas adalah daerah yang tergolong miskin, terisolasi/terpencil, wilayah perbatasan, daerah kumuh perkotaan, serta daerah terdampak bencana.
Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono mengatakan, pada TMMD 2017, ada penambahan durasi dari 21 hari menjadi 30 hari. Penambahan ini karena TMMD kini melibatkan banyak mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata. Upaya untuk mewujudkan kemanunggalan TNI juga dilakukan dengan tinggal bersama masyarakat dan mengadakan sistem keluarga angkat. ”Uang lauk-pauknya jadi untuk keluarga yang punya rumah, jadi bisa makan bersama,” kata Mulyono.
Tahun ini, TMMD diselenggarakan tiga kali dengan total 171 sasaran. Total ada 445 kilometer jalan yang direhabilitasi, 62 km saluran air, 706 rumah diperbaiki, 467 jamban dibuat, dan 237 gorong-gorong. Ada juga kegiatan nonfisik, seperti penyuluhan kesehatan dan bela negara.
Mulyono menambahkan, TMMD adalah kerja sama antara TNI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian. Dalam rapat paripurna yang ke-38 ini, mereka juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah karena berkontribusi secara finansial dalam tiga TMMD 2017. (EDN)