Kepala Bakamla Bahas Pembagian Imbalan

JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo terkait pembagian imbalan (fee) dalam pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla tahun 2016 kembali diungkap dalam persidangan. Pembahasan terkait pembagian imbalan itu pun bahkan dilakukan di ruang kerja Arie.

”Bertempat di ruangan Kepala Bakamla dilakukan pertemuan antara Kepala Bakamla Arie Soedewo dan Eko Susilo Hadi (mantan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla) membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari pengadaan satelit monitoring yang dimenangi PT MTI. Bagian imbalan 2 persen diberikan kepada Eko,” kata Amir Nurdianto, jaksa pada KPK, saat membacakan dakwaan terhadap Nofel Hasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/1).

Nofel adalah mantan Kepala Biro Perencana dan Organisasi Bakamla. Dengan adanya pemberian imbalan itu, pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla dapat dimenangi oleh dua perusahaan milik Fahmi Darmawansyah, yakni PT Melati Technofo Indonesia (MTI) dan PT Merial Esa.

Main proyek

Dalam pembagian imbalan itu, Amir menyampaikan, pada mulanya Nofel bersama Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber atau Staf Khusus Bidang Perencanaan dan Anggaran Kepala Bakamla mengusulkan anggaran pengadaan drone dan satelit monitoring pada APBN Perubahan 2016. Anggaran untuk pengadaan satelit monitoring sebesar Rp 402,7 miliar dan pengadaan drone Rp 580,4 miliar.

Ali Fahmi kemudian menawari Fahmi Darmansyah untuk ”main proyek” di Bakamla. Ajakan itu pun diikuti Fahmi Darmawansyah dengan syarat dia memberikan imbalan 15 persen dari nilai proyek. Ali Fahmi kemudian meminta Fahmi Darmawasyah untuk menyerahkan uang muka imbalan sebesar 6 persen dari nilai anggaran.

Terkait proyek tersebut, Nofel didakwa menerima uang senilai Rp 1 miliar. Menanggapi dakwaan jaksa, Nofel mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Ia pun akan mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pihak yang bekerja sama untuk pengungkapan perkara. (MDN)