Djoko Setiadi memberi penjelasan kepada jurnalis setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1). Sebelumnya, Djoko merupakan Kepala Lembaga Sandi Negara yang direvitalisasi menjadi BSSN. Setelah dikuatkan posisinya di bawah kendali Presiden, lembaga ini bertugas membangun ekosistem siber Indonesia yang tahan dan aman.
JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN diharapkan menjadi momentum untuk membentuk strategi nasional keamanan siber. Hal itu disebabkan ancaman dunia siber sudah mengincar aset-aset strategis negara melalui metode peretasan.
Menurut pakar dunia digital, Nukman Luthfie, yang dihubungi di Jakarta, Minggu (7/1), BSSN perlu mengambil lingkup luas dalam menjamin keamanan siber sehingga tidak hanya berfokus pada pemberantasan hoaks dan ujaran kebencian. BSSN harus menjadi lembaga negara yang mampu menyelamatkan negara dari ancaman peretasan digital yang telah menargetkan aset milik negara.
"BSSN harus merancang strategi nasional keamanan siber. Melalui strategi nasional itu, seluruh kementerian/lembaga dapat saling berkoordinasi untuk mengatur tugas dan peran masing-masing demi mengantisipasi ancaman siber yang akan semakin besar di masa mendatang," ujar Nukman, Minggu.
Ia mengingatkan, era digital seperti saat ini memungkinkan seluruh percakapan dan data yang bersifat rahasia bocor dan diakses publik di dunia maya. Oleh karena itu, lanjutnya, perancangan strategi nasional keamanan siber dibutuhkan agar setiap kementerian/lembaga memahami tanggung jawab, terutama untuk menjamin keamanan aset negara.
Era digital seperti saat ini memungkinkan seluruh percakapan dan data yang bersifat rahasia bocor dan diakses publik di dunia maya.
Seperti diketahui, serangan siber telah beberapa kali menyerang Indonesia. Pada 2014, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat disebut dalam dokumen Wikileaks yang bersumber dari bocoran kawat diplomatik Australia. Lalu, Mei 2017, Rumah Sakit Harapan Kita dan RS Dharmais, Jakarta, diserang virus WannaCry yang menyandera data dua rumah sakit itu.
Ribuan peretasan
Selain itu, Nukman menekankan, serangan peretas di dunia maya juga berpotensi melumpuhkan negara. Ia mencontohkan, sistem komputer milik Perusahaan Listrik Negara bisa diretas yang mengakibatkan pasokan listrik nasional bermasalah atau server data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang diretas bisa mengakibatkan bocornya data personal jutaan warga Indonesia yang dapat disalahgunakan oleh individu atau kelompok tak bertanggung jawab.
"Setiap hari ada ribuan upaya peretasan dari seluruh dunia sehingga upaya penyelamatan negara kini tidak hanya diemban oleh militer. Atas dasar itu, BSSN memiliki tugas utama untuk menjamin keamanan seluruh data dan aset nasional," katanya.
Hal serupa dikatakan pendiri Information and Communication Technology (ICT) Watch Donny Budi Utomo. Donny mengatakan, Indonesia sudah seharusnya memiliki strategi nasional keamanan siber yang dapat berbentuk undang-undang atau peta jalan yang mengatur prosedur operasi standar di level teknis.
"Keamanan siber adalah tentang kerja bersama seluruh pemangku kebijakan terkait. BSSN memiliki peran penting dan sentral dalam memastikan komunikasi dan koordinasi antarlembaga berjalan," kata Donny yang juga tenaga ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang tata kelola internet.
Selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, BSSN juga perlu melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, seperti akademisi, komunitas teknis, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Sebab, lanjutnya, keamanan siber membutuhkan multiperspektif dan multipendekatan agar sistem keamanan siber dapat berjalan secara inklusif, demokratis, profesional, dan berperan signifikan membangun ekonomi digital di Tanah Air.
Koordinasi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Negara RI Brigadir Jenderal (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya siap untuk berkoordinasi dengan BSSN, terutama berkaitan dengan tugas dan peran Polri sebagai lembaga penegak hukum. Polri, lanjutnya, memprioritaskan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi hoaks dan ujaran kebencian.
"Selama ini kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelum melakukan proses hukum di dunia siber," kata Iqbal.
Kepala BSSN Djoko Setiadi menyatakan, pihaknya perlu bersinergi dengan lembaga lain untuk menjamin keamanan informasi negara. Ia pun berkomitmen meningkatkan deteksi dini dari berbagai ancaman kejahatan siber yang dapat berdampak pada aspek ekonomi, ideologi politik, dan pertahanan keamanan (Kompas, 4/1). (SAN)
