Terdakwa Nofel Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan satelit monitoring sejak awal sudah diarahkan oleh Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi, staf khusus Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo. Spesifikasi yang disusun bahkan mengikuti karakter satelit monitoring yang diproduksi Rohde and Schwarz, penyedia barang untuk PT Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang satelit monitoring.
Peran Fahmi mengarahkan penyusunan spesifikasi satelit monitoring diungkap mantan Kepala Kantor Pengelola Informasi Laut Bakamla Kolonel Arif Meidianto sebagai saksi sidang korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (17/1).
Arif mengaku, saat perencanaan pengadaan satelit monitoring dan drone, dia bertugas menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Untuk menyusunnya, dia memperoleh arahan Fahmi, spesifikasi satelit monitoring dan drone mengikuti saran Hardy, pegawai Direktur MTI Fahmi Darmawansyah.
”Fahmi sebagai (staf khusus Kepala Bakamla) konsultan teknologi informasi. Dia mengarahkan, jika ada kesulitan, maka ada asisten yang bisa membantu dan saya diperkenalkan kepada Hardy Stefanus,” katanya.
Atas arahan Hardy, Arif menyusun spesifikasi dan kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan barang, di antaranya satelit monitoring dan drone. Namun, seusai diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPM), Arif mengaku, pihaknya memperoleh hasil review bahwa KAK tak lengkap serta spesifikasi satelit monitoring dan drone yang menyerupai spesifikasi produk Rohde and Schwarz. ”Dari review BPKP, spesifikasi itu (satelit monitoring dan drone) mirip Rohde,” ucapnya.
Saat jelang lelang pengadaan satelit monitoring dan drone, Agustus 2016, mantan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi yang sebagai saksi mengungkapkan, Arie melakukan mutasi untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) yang semula dijabat Suroyo kemudian dijabat Laksamana Pertama Bambang Udoyo. Sementara Bambang tak punya kemampuan melaksanakan tugas sebagai PPK.
Berdasarkan keterangan Eko, sejak dilantik sebagai Kepala Bakamla, Arie mengajukan anggaran Rp 2,4 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Anggaran diusulkan untuk pengadaan satelit. (MDN)
