JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai mengembalikan hukum Indonesia ke zaman kolonial. Revisi UU MD3 itu ditaksir hanya bertujuan sebagai alat pembungkam kritik. ”Dulu hukum seperti itu digunakan pemerintah kolonial untuk membungkam aktivis antikolonial, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta pada masanya. Kini […]
Untuk dapat mengakses konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses