Butuh Waktu hingga 2024 Tuntaskan Sertifikasi

Kompas/Suhartono

Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sertifikat tanah kepada warga di Tabanan, Bali. Jumat (23/2).

DENPASAR, KOMPAS — Untuk menuntaskan program sertifikasi tanah hak milik pribadi dan lembaga, pemerintah membutuhkan waktu hingga 2024. Tanpa percepatan seperti yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, program sertifikasi lahan rakyat butuh 140 tahun.

Saat membagikan sertifikat hak milik tanah gratis di Taman Pujaan, Bangsa Candi Margarana, Kabupaten Tabanan, Bali, Jumat (23/2), Presiden Joko Widodo mengatakan, salah satu caranya adalah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyelesaikan dengan target. ”Misalnya, tahun ini harus diselesaikan 7 juta sertifikat atas tanah. Tahun depan lagi 9 juta sertifikat. Jika tidak dapat dicapai, kita copot. Tahun lalu, target 5 juta sudah tercapai 5,2 juta sertifikat,” ujar Presiden.

Di Pura Dalem Sakenan, Benoa, Presiden membagikan 41.650 sertifikat dengan 840 sertifikat di antaranya untuk tanah adat pura di Bali. Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, sertifikat tanah adat itu adalah yang pertama kalinya dibagikan Presiden Jokowi.

Terkait dengan target Presiden, Sofyan optimistis, itu bisa diwujudkan dengan kerja keras. ”Saya optimistis bisa 7 juta karena selama ini BPN hanya bisa menyelesaikan 500.000 sertifikat (per tahun),” katanya. (HAR)