Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (kedua kanan), Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X (kedua kiri), dan Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudi Suprihadi Prawiradinata (kiri) berfoto bersama seusai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Regional I di Yogyakarta, Selasa (27/2). Pemerintah pusat dan daerah menyinkronkan program kerja agar upaya menyejahterakan rakyat bisa berjalan selaras.
Sesuai data Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, hingga pekan ketiga Februari 2018, Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan mencatat 111.339 usulan program dari 17 provinsi di wilayah regional I, yang di antaranya terdiri dari 54.000 usulan kegiatan kementerian dan lembaga yang mendukung program prioritas nasional serta 20.000 usulan provinsi serta kabupaten dan kota.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati, di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan, di Yogyakarta, Selasa (27/2), mengatakan, jumlah usulan tersebut akan diseleksi lagi sesuai prioritas nasional dan sasaran yang dituju.
”Tahun lalu, (usulan) bisa diperas menjadi sekitar 56.000 program. Yang sekarang masih campur aduk. Ini yang harus kami pilah,” kata Diah.
Di wilayah II, menurut Diah, pembahasan baru akan dimulai pada Maret nanti. Namun, mengingat luas wilayah laut yang ada di wilayah tersebut, mulai dari Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, pembangunan kemaritiman akan menjadi fokus pemerintah.
Untuk dua tahun ke depan, pemerintah menetapkan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan keterhubungan dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif; pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah dinilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai hal yang penting karena sering kali dalam pelaksanaan di daerah ditemukan hal-hal yang tidak sinkron antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan. Tidak jarang dalam komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Tjahjo, ada program pembangunan untuk suatu wilayah ternyata di lapangan tidak dikerjakan sama sekali.
Papua
Tjahjo mencontohkan dana kesehatan dari dana otonomi khusus Papua senilai Rp 2,4 triliun. Realisasi di lapangan, kata Tjahjo, tidak sampai 10 persen (Rp 240 miliar) yang berdampak ke masyarakat. Hal seperti inilah yang harus dihindari dalam perencanaan program.
”Karena tingkat koordinasi yang tidak baik, program tersebut tidak ada di satu provinsi tertentu. Hilang karena ada ketidaksesuaian. Ini yang telah diamati oleh KPK, salah satunya,” kata Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, dua tahun ke depan, semua unsur pemerintah harus bekerja keras mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun di awal pemerintahan ini. ”Kami menginginkan target dalam RPJM bisa dicapai,” katanya.
Beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh pemerintah adalah keterhubungan antara wilayah tertinggal dan yang maju. Dia mengatakan, wilayah-wilayah seperti di selatan Pulau Jawa serta pantai barat menjadi salah satu prioritas pemerintah pada dua tahun ke depan. (MHD)
