KPK Jalan Terus Meski Ada Pilkada

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Barang Bukti OTT Kendari - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyaksikan gelar barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Walikota Kendari di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3). Barang bukti yang di tunjukkan oleh petugas KPK berupa uang sejumlah Rp2,8 miliar hasil sitaan KPK dalam kasus suap dari Hasmun Hamzah, pemilik PT Sarana Bangunan Nusantara, yang diberikan kepada Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra. (Ilustrasi)Kompas/Alif Ichwan (AIC)09-03-2018

JAKARTA, KOMPAS   Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap  melanjutkan penanganan kasus-kasus  korupsi  para calon kepala daerah yang terjerat  dalam operasi tangkap tangan KPK maupun yang terlibat korupsi karena  adanya bukti permulaan  yang cukup.

Pemerintah ada baiknya  menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai landasan hukum untuk mengganti  calon kepala daerah yang tertangkap tangan KPK maupun yang tidak tertangkap tangan.

Saat dimintai pendapatnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK Jakarta, Selasa (13/3) mengatakan, pemerintah akan lebih elegan jika  solusi dari OTT KPK maupun keterlibatan calon kepala daerah  dalam korupsi, menerbitkan perppu untuk pergantian calon kepala daerah yang terindikasi korupsi.

"Daripada menghentikan proses hukum yang  bukti-bukti permulaannya sudah  cukup kuat, akan lebih baik jika pemerintah membuat perppu saja untuk mengganti  calon kepala daerah   yang tersangkut pidana," kata Saut.

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Juni 2018 mendatang, KPK sudah  melakukan OTT dan menahan sejumlah kepala daerah, baik yang petahan maupun yang tidak. Mereka di antaranya  Bupati Jombang, Jawa Timur,  Nyono Suharli Wihandoko;  Bupati Subang, Jawa Barat Imas Aryumningsih;  Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur  Marianus Sae;  Bupati Lampung Tengah, Lampung Mustafa;  dan mantan Wali Kota Kendari Asrun, calon  Gubernur Sulawesi Tenggara.  KPK juga mengantongi berkas lain yang masih  tahap penyelidikan terkait  kepala daerah yang akan segera ditingkatkan ke  penyidikan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Barang Bukti OTTdan Penetapan Tersangka - Dua petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2), menjukkan barang bukti yang di sita berupa sejumlah uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Subang Imas Aryumningsih yang terjaring operasi OTT. Kompas/Alif Ichwan (AIC)14-02-2018

Terkait hal itu, tambah Saut, KPK  tetap akan mengumumkan kepala daerah yang terindikasi korupsi jika bukti permulaannya cukup. Saut menepis penetapan tersangka dan OTT dilandasi karena  target khusus dan motiv politis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto seusai  rapat bersama dengan penyelenggara pemilu meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang jadi tersangka kasus korupsi. Imbauan itu dimaksudkan agar KPK tak dituduh  masuk dalam ranah politik saat proses Pilkada 2018.

Wapres dukung jika OTT

Menanggapi imbauan Menko  Polhukam,  Wakil Presiden Jusuf Kalla justru tak senada. KPK seharusnya terus melanjutkan  penanganan kasusnya jika melakukan OTT.  Pasalnya, baik tersangka tak bisa lagi mengelak,    bukti-bukti korupsinya juga sudah  cukup kuat di tangan KPK.  "Namun, kalau sudah masuk masa kampanye, sebaiknya ditunda saja," sarannya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tak bisa mengintervensi proses hukum apapun yang dijalankan aparat hukum.

Namun, dengan alasan menghadirkan suasana pilkada yang lebih kondusif dan tenang, Kepolisian Negara RI justru  terus melanjutkan  ketentuan penundaan proses hukum calon kepala daerah selama Pilkada 2018.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan, pihaknya tetap menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada 2018 yang diduga memiliki masalah hukum. Komitmen itu, tambah Setyo, sudah  disampaikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian ke pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung. "Artinya, kami berharap pilkada bisa berlangsung dulu, sehingga proses hukum (calon kepala daerah) baru akan diproses setelah pilkada selesai," kata Setyo.