Tim Khusus Perekaman Data KTP-el Dibentuk

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan mengambil rekaman data fisik warga yang sakit di Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017). Warga sangat membutuhkan KTP elektronik untuk mengurus BPJS, mengurus dana pensiun, hingga menggunakan hak pilih pada pilkada.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri membentuk tim-tim kecil di daerah untuk menelusuri calon pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.  Langkah ini merupakan respons dari temuan Badan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu terkait masih banyaknya calon pemilih yang belum memiliki KTP-el.

Kepemilikan KTP-el menjadi syarat wajib bagi warga negara bisa memiliki hak pilih pada pilkada dan pemilu.

Sebelumnya, Bawaslu menyebutkan, masih ada 1,025 juta penduduk yang belum memiliki KTP-el. Mereka tersebar di Kalimantan Timur (50.046 pemilih), Sulawesi Tenggara (76.732 pemilih), Riau (51.397 pemilih), dan Sulawesi Selatan (49.885 pemilih). Kondisi ini berbeda dengan di Jawa yang jumlah pemilih belum merekam data kependudukan tidak terlalu besar.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (13/3), di Jakarta, mengatakan, sebagian besar calon pemilih yang belum memiliki KTP-el adalah pemilih pemula. Untuk itu, fokus utama tim dukcapil di daerah nantinya adalah sekolah menengah atas di wilayah-wilayah tersebut.

Zudan meyakinkan bahwa hak pilih calon pemilih pemula tidak akan hilang karena semuanya sudah masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). ”Hak pilihnya sudah kami akomodasi dalam DP4,” ujarnya.

Mengacu pada data Kemendagri, terdapat 262,365 juta penduduk Indonesia yang sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 192,390 juta jiwa wajib memiliki KTP. Hingga saat ini, jumlah penduduk yang sudah merekam KTP-el sejumlah 179,692 juta jiwa atau setara dengan 97 persen dari total penduduk yang wajib memiliki KTP-el.

Meski menurunkan tim ke lapangan untuk menyisir penduduk yang belum merekam data kependudukannya, Zudan berharap, masyarakat yang belum memperoleh KTP-el  bersedia mendatangi kantor-kantor dinas dukcapil terdekat untuk melakukan perekaman data. ”Kalau masyarakat pasif, kami  tidak bisa apa-apa,” ujarnya.

Peraturan KPU

Desakan agar Kemendagri segera merampungkan perekaman data kependudukan sebelum akhir 2018 juga disampaikan Komisi Pemilihan Umum. Ini penting untuk mengakhiri masalah klasik dalam pemilu, yaitu data daftar pemilih tetap (DPT).

Komisioner KPU, Viryan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menuturkan, urgensi kepemilikan KTP-el tercantum dalam Pasal 348 rancangan Peraturan KPU tentang Penyusunan DP4.

Ada tiga  syarat seorang warga negara bisa memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS), yaitu pemilik KTP-el yang terdaftar pada TPS yang bersangkutan, pemilik KTP-el yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, serta pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan.

Viryan  berharap, Kemendagri perlu memperhatikan sejumlah warga negara yang rentan terhadap masalah administrasi kependudukan, misalnya warga yang bermukim di daerah pelosok atau pedalaman, warga yang tinggal di wilayah sengketa, pemilih di lembaga pemasyarakatan, serta pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el karena hilang atau masih memakai surat keterangan.