Kemendagri Percepat Pembuatan KTP-el

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pengambilan data bagi Siti Aisa (21) yang menjalani perawatan di RS Soewandhi untuk pembuatan E-KTP di Surabaya, Senin (26/9). Untuk menikngkatkan target partisipasi, selain ke rumah-rumah warga, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya juga ke rumah sakit untuk melakukan perekaman E-KTP bagi warga yang tidak bisa datang ke kecamatan. (Ilustrasi)Kompas/Bahana Patria Gupta (BAH)26-09-2016

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Dalam Negeri pekan ini akan  mengeluarkan peraturan baru  untuk mempercepat proses perekaman data kependudukan  elektronik. Aturan ini diterbitkan demi menyelamatkan hak pilih 6,7 juta warga yang potensial hilang pada pilkada serentak 2018.

”Pembuatan KTP (kartu tanda penduduk elektronik) baik di Dukcapil pusat (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pecatatan Sipil) maupun di Dukcapil kabupaten kota di seluruh Indonesia maksimum  1 jam,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (4/4/2018) di Jakarta.

Namun, kata Tjahjo, ketentuan ini tidak berlaku  untuk daerah yang alat perekamannya mengalami gangguan teknis atau daerah yang perekamannya dipengaruhi  suplai listrik.

Sebelumnya, pada Pilkada  2018 di 171 daerah, KPU mencatat masih ada 6,7 juta pemilih yang sudah dimasukkan dalam daftar pemilih sementara, tetapi  diduga belum punya KTP-el ataupun surat keterangan pengganti KTP-el. Jika hingga waktu penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 13-19 April mereka belum punya KTP-el atau surat keterangan, nama pemilih itu akan dikeluarkan dari DPT pilkada sehingga tidak bisa menggunakan hak pilih (Kompas, 4/4/2018).

Berbeda

Data Ditjen Dukcapil sendiri berbeda jauh dengan temuan KPU. Mengutip  data Ditjen Dukcapil,  Tjahjo mengatakan, hingga kini perekaman data kependudukan secara elektronik telah mencapai 97,4 persen dari  penduduk yang wajib memiliki KTP-el. Dari data Ditjen Dukcapil, tinggal tersisa 2,2 juta penduduk yang belum merekam data.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, saat dihubungi mengatakan,  masih menganalisis  temuan KPU tersebut. Pihaknya telah meminta data KPU itu sejak pekan ketiga Maret. ”Sampai saat ini KPU belum menyerahkan data yang kami minta,” kata Zudan.

Zudan sendiri mengaku tidak terlalu  percaya bahwa    jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el sebanyak temuan  KPU.

”Tolong Bawaslu atau KPU segera beri datanya kepada kami—by name by address—untuk dicocokkan dengan data kependudukan yang kami miliki di pusat data. Kami akan membantu penuh KPU dan Bawaslu agar data pemilih menjadi lebih akurat,” katanya.

Kemendagri memiliki waktu  lebih kurang dua bulan untuk memverifikasi data itu hingga pelaksaan pilkada 27 Juni mendatang.