JAKARTA, KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat bergeming dengan protes publik atas rencana pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi. DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,7 triliun tahun 2019 atau naik dari Rp 5,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan dana lanjutan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan. Berapa nilai untuk kelanjutan proyek tersebut, DPR masih merahasiakannya.
Dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/4/2018), Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Fraksi Partai Golkar Anthon Sihombing menyampaikan kebutuhan anggaran DPR untuk tahun 2019 sebesar Rp 7,7 triliun.
Setelah usulan anggaran tahap pertama sebesar Rp 601 miliar sukses masuk APBN Tahun 2018, BURT DPR menyiapkan anggaran tahap kedua untuk dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 karena proyek pembangunan gedung baru DPR dan fasilitasnya memakai skema tahun jamak.
”Sekalipun Rp 601 miliar itu belum dicairkan, kita tetap harus mencadangkan untuk tahap kedua,” kata Anthon.
Soal nilai anggaran tahap kedua, Anthon menolak menjawab. Dia justru melemparkan pertanyaan itu pada pemerintah dengan alasan pemerintah yang akan membangunnya.
”Yang pasti usulannya lebih besar dari yang ada di 2018 (Rp 601 miliar) karena sudah tahap pembangunan,” ujar Anthon.
Dari usulan Rp 7,7 triliun, Rp 4,8 triliun di antaranya untuk satuan kerja (satker) DPR, untuk dua program, yaitu pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp 926 miliar dan penguatan kelembagaan DPR senilai Rp 3,9 triliun.
Sebanyak Rp 2,8 triliun lagi diperuntukkan bagi satker Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, yang terdiri dari program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Setjen DPR sebesar Rp 2,7 triliun dan dukungan keahlian fungsi DPR sebesar Rp 68 miliar.
Kebutuhan anggaran DPR yang tertuang di Rencana Kerja dan Anggaran DPR Tahun 2019 itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Selanjutnya DPR akan menyampaikannya ke pemerintah untuk dibahas bersama dengan pemerintah sebelum disahkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.
”Kenaikan saya kira masih dalam batas-batas yang rasional,” ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.
Berkait usulan anggaran yang meningkat, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai, sikap DPR yang tidak transparan itu bisa menguatkan dugaan publik bahwa DPR sengaja merahasiakan anggaran gedung baru itu agar bisa dikorupsi.
”Komitmen Ketua DPR Bambang Soesatyo menjadikan DPR lebih transparan atau membuat DPR menjadi pelayan masyarakat patut dipertanyakan,” kata Yenny.
Pengamanan diperketat
Dalam Rapat Paripurna DPR, DPR juga mengesahkan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha. Aturan ini membuat pengamanan di kompleks parlemen akan diperketat.
Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi menilai pengetatan pengamanan hal wajar. Namun, DPR juga harus lebih transparan.
”Jangan sampai pengetatan pengamanan justru membuat DPR berjarak dengan rakyat,” katanya.