SURABAYA, KOMPAS - Lebih dari separuh masyarakat Jawa Timur menginginkan gubernur dan wakil gubernur Jatim periode lima tahun mendatang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meski demikian, hampir separuh warga yang menjadi responden survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) masih menoleransi praktik politik uang dalam pilkada. Sekitar 47 persen responden menilai bahwa politik uang adalah hal yang wajar.
”Ada perbedaan pandangan dari publik dalam melihat orang lain dan dirinya sendiri. Untuk calon pemimpin, ya, tidak boleh korupsi. Untuk diri sendiri, mungkin nanti dulu,” ujar
Djajadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC, Rabu (11/4/2018), dalam diskusi Media Pilkada Berintegritas di Surabaya, Jawa Timur.
Berdasarkan hasil penilikan SMRC terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim, 52 persen responden menginginkan pemimpin yang jujur atau anti-KKN. Kriteria lain untuk pemimpin di Jatim, 32 persen responden memilih calon yang cenderung berperhatian besar, tegas (11 persen), berwibawa (2 persen), pintar (1 persen), dan tidak tahu/tidak jawab (1 persen).
”Ini mencerminkan pemilih di Jatim menyadari bahwa kesejahteraan dan keadilan tak akan terwujud jika masih terjadi kasus korupsi (KKN),” ujar Djajadi Hanan.
Korupsi kepala daerah memang membayangi sejumlah wilayah Jawa Timur. Sejak awal 2017, empat wali kota dan tiga bupati diproses hukum oleh KPK karena diduga korupsi. Mereka adalah mantan Wali Kota Madiun, mantan Wali Kota Batu, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Malang, Bupati Pamekasan, Bupati Nganjuk, dan Bupati Jombang.
Terkait politik uang, sekitar 51 persen responden menolak tegas. Sementara 47 persen responden menganggap politik uang hal wajar. Dari jumlah yang menganggap politik uang hal wajar, 59 persen di antaranya mengaku akan menerima uang atau hadiah, tetapi tidak akan tergoyahkan dalam pilihan politiknya. Sebanyak 28 persen akan menerima dan memilih calon yang memberi, 6 persen akan menerima dan memilih calon yang memberi lebih banyak. Cuma 6 persen yang menganggap politik uang hal wajar, tetapi tidak akan menerima pemberian.
Pilgub Jatim diikuti dua pasangan, yakni pasangan mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang diusung koalisi partai pemilik 42 kursi di DPRD Jatim, yakni Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem, dan Hanura. Pasangan calon lain, Wakil Gubernur Jatim saat ini Saifullah Yusuf dan anggota DPR, Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi partai politik pemilik
58 persen kursi parlemen provinsi, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, PDI-P, Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu, anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, mengingatkan kalangan jurnalis untuk berpegang teguh pada kode etik. Jurnalis diminta tak menunda atau menutupi fakta-fakta yang terjadi dalam pilkada yang mungkin berdampak terhadap popularitas dan elektabilitas kontestan.