KPK Perlu Buat Skala Prioritas Penanganan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani memasuki ruang sidang Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian, Jumat (2/5/2014). Sri Mulyani hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan dana talangan ke Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membuat skala prioritas penanganan kasus untuk mengatasi tumpukan perkara di lembaga tersebut. Meskipun operasi tangkap tangan jadi salah satu yang penting, kasus-kasus lama dengan bobot kesulitan yang tinggi seharusnya juga tetap harus  dituntaskan. Apalagi KPK tak dapat mengeluarkan surat penghentian perkara.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, di Jakarta, Kamis (12/4/2018), mengatakan, KPK perlu membuat skala prioritas dan  penanganan perkara dengan rumusan jelas dan transparan. ”Hal ini bisa menghilangkan pemikiran praduga karena sebaiknya diinformasikan juga ke publik,” kata Akhiar.

Pascaputusan praperadilan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (9/4) terkait tindak lanjut penanganan kasus Bank Century, sejumlah kasus lama dengan kerugian negara yang cukup besar dan lama di KPK, justru menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, sebagian kasus sudah ada  tersangkanya meskipun masih menggantung.

Sejauh ini, kasus-kasus tersebut antara lain Bank Century dengan nilai kerugian Rp 7,4 triliun dan sejumlah kasus lain, seperti proyek Hambalang yang merugikan negara Rp 464 miliar dan terakhir menyeret Choel Mallarangeng.

Lalu, kasus pengadaan tiga quay container crane di Pelindo II yang membuat RJ Lino jadi tersangka tiga tahun belakangan ini. Bahkan, ada kasus keberatan wajib pajak dengan tersangka Hadi Poernomo yang tak lagi ditindaklanjuti setelah tersangkanya gugur di praperadilan.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Muhtar memerintahkan KPK melanjutkan proses hukum kasus Bank Century. Proses hukum itu semestinya dilakukan terhadap sejumlah nama dalam dakwaan selain mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

Menurut Akhiar, kasus-kasus itu perlu didalami agar bisa dituntaskan dan tak dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi pada kepercayaan publik. Namun, perlu dipahami bahwa penyelesaian kasus-kasus korupsi tak sederhana. Untuk itu, pemetaan kasus jadi penting.

”Jika ada kasus yang lebih merugikan hajat hidup orang banyak, tentu jadi prioritas. Tak perlu yang lama didahulukan. Asal jangan sampai kedaluwarsa,” ujar Akhiar.

Sementara itu, Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang datang ke Gedung KPK Jakarta bersama Nadia Mulya, putri terpidana Budi Mulya, melapor ke pengaduan masyarakat KPK untuk menyerahkan surat  putusan praperadilan kasus Bank Century. MAKI sebelumnya juga mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus Bank Centuy.

Menurut Bonyamin, kasus Bank Century dan lainnya diharapkan segera ditindaklanjuti oleh KPK. ”Harus ada kepastian hukum. Jangan segelintir yang dijerat dan lainnya bebas,” ujarnya.

Seusai Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, untuk menindaklanjuti putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selain mempelajari putusan, KPK juga akan memanggil kalangan ahli hukum untuk mengkajinya.