Tonjolkan Kesamaan Nilai Berbangsa dan Bernegara

KOMPAS/LASTI KURNIA

Imbauan tolak politik uang dipasang warga di permukiman penduduk di Sukabumi Utara, Jakarta, Sabtu (28/1). Ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 miliar berdasarkan Pasal 187 A UU No10/2016 dapat dikenakan pada pemberi ataupun penerima.

JAKARTA, KOMPAS — Kesamaan nilai perlu ditonjolkan dalam relasi antarpemeluk agama saat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesamaan nilai sebagai anak bangsa itu hendaknya menjadi pegangan dalam aktivitas politik berlandaskan semangat Pancasila.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan kabupaten/kota yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/4/2018), mengatakan, jika agama dilihat dari sisi institusional, akan dijumpai banyak perbedaan dari setiap agama.

”Perbedaan dalam bentuk tata cara peribadatan, tempat ibadah, organisasi, dan banyak lainnya,” kata Lukman.

Namun, jika agama dilihat dari sisi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, akan dijumpai kesamaan dari setiap agama. Sebab, nilai-nilai itu bersifat universal. Sebagai contoh, di setiap agama, ada nilai yang menekankan pada penganutnya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, menegakkan keadilan, dan tidak membunuh.

Kesamaan nilai ini yang hendaknya ditonjolkan dalam relasi antarpemeluk agama berbeda. Nilai-nilai itu pula yang hendaknya dijadikan pegangan dalam setiap aktivitas politik.

Ini terutama di tahun politik seperti sekarang, yaitu mendekati pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilu serentak tahun 2019, ketika politik identitas berbasis agama menguat dan gesekan bahkan konflik antarmasyarakat berpotensi terjadi.

”Jadi yang dimaksud dengan jangan membawa-bawa agama dalam politik, sebenarnya pesannya adalah jangan memperalat, memanipulasi, atau mengeksploitasi agama dari sisi institusionalnya, untuk digunakan sebagai faktor pembenar atau yang terkait kepentingan politik praktis, pragmatis,” katanya.

Sementara agama dari sisi nilai yang terkandung di dalamnya harus ditonjolkan, termasuk melekat pada setiap aktivitas politik. Jika tidak, politik akan kehilangan kendali karena politik tak lagi berbasis pada moralitas dan etika sekaligus mengingkari jati diri bangsa sebagai bangsa yang religius. Selain itu, relasi antaragama bisa terusik karena yang dilihat kemudian hanya perbedaan dari setiap agama.

Selain Menteri Agama, hadir pula memberikan pengarahan dalam rakornas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan pemimpin dari enam lembaga keagamaan.

Wiranto berharap tokoh-tokoh agama di FKUB ikut menjaga kerukunan di antara umat beragama. Peran FKUB dinilai penting dan vital melakukan hal tersebut. Dengan umat beragama tetap rukun, hal itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun negeri lebih baik ke depan.

Hal senada disampaikan oleh Bambang Soesatyo. Dia menambahkan, kerukunan juga menjadi kunci terciptanya pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 yang aman dan damai.

”Kita berharap tokoh-tokoh agama turut aktif menjaga ketenteraman masyarakat di tahun politik ini. Kita tentu tidak ingin masyarakat terbelah akibat isu suku, agama, ataupun ras dalam pilkada dan pemilu mendatang,” ujarnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, keberagaman bangsa menyimpan potensi konflik yang besar. Oleh karena itu, keberagaman harus dikelola dengan baik. Ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tokoh agama, khususnya FKUB di setiap daerah. ”Potensi konflik walaupun kecil harus segera diatasi agar tidak dipolitisasi dan membesar,” katanya.