Pastikan Instruksi Dijalankan di Semua Tingkatan

KOMPAS/ZULKARNAINI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia di gedung serba guna Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Aceh, Kamis (19/4). TNI dan Polri diminta terus jaga soliditas dan menumbuhkan solidaritas demi menjaga keutuhan bangsa.KOMPAS/ZULKARNAINI (AIN)19-04-2018

JAKARTA, KOMPAS  - Kepala satuan kewilayahan memiliki peran utama untuk memastikan instruksi bersama Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto terkait dengan netralitas dalam Pilkada 2018 dapat dijalankan  hingga level terbawah. Untuk mengawasinya, diperlukan  pembentukan tim gabungan TNI dan Polri guna menindak para pelanggar instruksi bersama itu.

Sejak Kamis (19/4/2018) hingga Sabtu (21/4), Tito bersama Hadi melakukan kunjungan kerja bersama ke lima kota, yaitu Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Palembang (Sumatera Selatan), dan Bandung (Jawa Barat). Kelima daerah itu melaksanakan pilkada pada tahun ini.

Di hadapan  3.000 personel TNI dan Polri se-wilayah Riau,  Panglima TNI didampingi Kapolri dan   Kepal Staf TNI AD Jenderal Mulyono, Jumat (20/4), menyatakan, kokohnya sinergi dan soliditas TNI-Polri jadi modal penting menghadapi ancaman. Sinergi dan soliditas  harus diwujudkan dalam bentuk netralitas di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Hadi mengingatkan, ada lima hal yang perlu dijadikan pedoman selama pilkada dan pemilu. Selain menjaga kepercayaan rakyat, juga kemampuan deteksi dini jika  ada ancaman, netralitas di atas semua golongan, dan mampu menjadi perekat kemajemukan dan  kebinekaan.

Tanggung jawab

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menilai, kunjungan kerja bersama itu merupakan inisiatif yang baik dari Kepala Polri dan Panglima TNI. Inisiatif itu  bentuk tanggung jawab untuk menjaga netralitas serta kekompakan semua personel dua pimpinan TNI dan Polri terkait  dengan kontestasi Pilkada 2018.

”Kunjungan bersama itu perlu ditindaklanjuti oleh para kepala satuan wilayah agar instruksi kedua pemimpin tersebut benar-benar terwujud di lapangan,” ujar Poengky.

Ia berharap kunjungan kerja bersama itu dilakukan pula di provinsi-provinsi lain. Tujuannya agar kerja sama dan koordinasi semua personel Polri dan TNI berlangsung secara merata di seluruh Indonesia.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menambahkan, pemberian arahan bersama itu diperlukan karena di jenjang perwira hingga bintara TNI-Polri masih terbangun persepsi bahwa kedua institusi itu tak dalam posisi yang setara.  Oleh karena itu,   kebersamaan pimpinan diperlukan untuk menunjukkan soliditas dua institusi itu.

Penyampaian instruksi bersama, lanjut Muradi, juga diperlukan untuk memberikan sinyal kepada semua personel agar tidak terlibat dalam politik praktis. Hal itu terutama di sejumlah provinsi yang terdapat calon kepala daerah dari purnawirawan TNI atau Polri.

Lebih lanjut, Muradi menuturkan, komitmen bersama Tito dan Hadi merupakan pesan  bahwa TNI-Polri berkomitmen untuk netral serta menjamin Pilkada 2018 berjalan lancar dan aman.