BANDUNG, KOMPAS — Personel TNI dan Polri memegang peran penting menyukseskan sejumlah agenda besar tahun ini, seperti pilkada serentak 2018 dan Pemilu Presiden 2019. Selain perlunya meningkatkan sinergi dan soliditas, TNI dan Polri harus selalu mengedepankan netralitas.
Hal itu dikemukakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan kepada 3.000 prajurit se-Jabar dan Banten di gedung Grand Ballroom Sudirman, Kota Bandung, Sabtu (21/4/2018). Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian juga memberikan pengarahan dalam kesempatan itu.
Selain keduanya, acara ini juga dihadiri Kepala Polda Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto dan Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Besar Harto Karyawan.
Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri ini merupakan rangkaian kunjungan kerja ke lima daerah yang dilakukan sejak Kamis lalu. Sebelumnya, ada empat daerah yang dikunjungi, yaitu Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), dan Palembang (Sumatera Selatan). Kelima daerah itu bakal melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni 2018.
”Pilkada serentak dan pilpres harus sukses dan aman. Personel TNI dan Polri harus mendukungnya dengan menjunjung netralitas. Tidak ada toleransi bagi prajurit yang tidak netral dalam kedua agenda besar itu,” kata Hadi.
Akan tetapi, tidak hanya solid dan netral, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, personel TNI dan Polri juga diminta terus meningkatkan kemampuan diri. Potensi beredarnya kabar bohong melalui internet dan kabar bohong harus dideteksi sejak dini.
”Tidak hanya netral, tetapi juga harus ambil peran penting mencegah hal buruk terjadi lewat beragam bentuk,” ujarnya.
Sementara itu, Tito Karnavian kembali menekankan peran TNI dan Polri mendukung persatuan dan mencegah perpecahan bangsa. Implementasinya bisa dengan ikut mendukung suasana aman dalam beragam hajatan bangsa, mulai dari pilkada, pilpres, mudik lebaran, hingga pelaksanaan Asian Games tahun ini.
”Indonesia memiliki syarat utama sebagai negara dominan, yakni jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta wilayah negara yang luas. TNI dan Polri punya peran penting mengawal dan mewujudkan hal itu,” kata Tito.
Secara terpisah, peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan, peran aktif aparat negara dalam beragam agenda penting nasional bisa menjamin kehidupan bernegara tetap di jalur yang tepat. Ia mencontohkan pentingnya implementasi peran itu dalam pilkada serentak 2018. Efek positif yang muncul dari pilkada bisa menjamin penyelenggaraan Pilpres 2019 berjalan ideal.
”Apabila pilkada serentak berlangsung aman dan damai, ini akan berdampak positif pada pilpres tahun depan,” ucapnya.
Syamsuddin juga mengingatkan salah satu kerawanan sosial politik dalam pilkada ini adalah pengerahan massa berbasis isu primordialisme atau radikalisme agama atau etnik. Oleh karena itu, peran aparat pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, ataupun tokoh agama sangat penting untuk turut mengawal pilkada dengan memperkuat keberagaman yang ada,” ujar Syamsuddin.