JAKARTA, KOMPAS - Keputusan Partai Amanat Nasional terkait arah koalisi dalam Pemilu 2019 akan bergantung pada peluangnya mendapat kursi calon wakil presiden. Partai Amanat Nasional yang sejauh ini mengajukan Zulkifli Hasan sebagai calon presiden atau wapres di Pemilu 2019 masih berjuang meraih posisi itu sehingga belum menentukan bergabung di koalisi mana.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (28/4/2018), mengatakan, kursi calon wakil presiden untuk Zulkifli Hasan masih diperjuangkan oleh PAN. Oleh karena itu, arah koalisi PAN nanti pun akan tergantung pada opsi mana yang dapat mengakomodasi kepentingan PAN tersebut.
Adapun mandat dari Rapat Kerja Nasional PAN tahun 2017, Zulkifli Hasan diajukan sebagai capres maupun cawapres dalam Pemilu 2019. Saat ini, PAN masih menjalin komunikasi dengan semua opsi poros koalisi yang ada. Keputusan akhir baru akan diambil di Rakernas 2018, antara Mei atau Juni mendatang. “Sampai sekarang, kami masih perjuangkan karena partai telah memutuskan Pak Zulkifli,” katanya.
Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, pada Kamis (26/4/2018) lalu, PAN sudah pasti akan merapat ke Prabowo Subianto yang diusung sebagai capres oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sehari kemudian, putra Amien, Hanafi Rais, yang juga Wakil Ketua Umum PAN, menghadiri peresmian Sekretariat Bersama Pemenangan Pemilihan Presiden 2019 yang didirikan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta. Hanafi memberikan sinyal, PAN akan ikut mendukung Prabowo (Kompas, 28/4/2018).
Eddy mengatakan, sikap PAN terkait arah koalisi saat ini masih cair. Ada banyak faktor dan pertimbangan yang masih dikaji sebelum PAN mengambil keputusan.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindra membuka peluang yang sama besarnya terhadap usulan figur dari PAN dan PKS untuk dijadikan cawapres. Namun, ia meyakini, proses penentuan cawapres tidak akan memengaruhi soliditas koalisi, meski PKS dan PAN sama-sama menginginkan posisi tersebut. “Nanti pada waktunya kami akan mencari mufakat. Semua bisa diatur,” kata Fadli.
Mekanisme internal
PKS sendiri belum menentukan sikapnya dalam Pemilu 2019. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim mengatakan, di internal PKS masih ada tahapan dan mekanisme internal yang harus dilalui sebelum meresmikan arah dukungan di pilpres. “Perkembangan komunikasi (dengan Gerindra) ini masih harus dilaporkan ke sidang Majelis Syuro lagi,” kata Abdul.
Menurut Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Sirajuddin Abbas, Belum ada ikatan kuat yang mendorong Gerindra dan PKS bersama-sama mendukung Prabowo di Pemilu 2019. “Dalam kondisi itu, wajar jika seolah masih ada keraguan dari PKS untuk deklarasi dengan Gerindra karena Gerindra sendiri pun masih terlihat ragu,” kata Sirajuddin.