Kampanye Hitam dan Hoaks Mesti Diatasi

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga membubuhkan cat dengan telapak tangannya saat aksi damai "Stop Kampanye Hitam" di Jalan Darmo, Surabaya, Minggu (1/6). Aksi Damai yang digagas oleh Arek-arek Kreatif YPPI mengajak masyarakat umum untuk lebih cerdas dalam menyingkapai banyak kampanye hitam jelang Pilpres yang cenderung memecah belah.

Jakarta, Kompas- Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019 merupakan dua agenda besar pesta demokrasi rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan politik bermartabat dalam pesta demokrasi itu, kampanye hitam dan berita bohong atau hoaks mesti diatasi bersama.

Hal ini menjadi salah satu dari delapan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Vox Populi Institute (Vox Point) yang berlangsung sejak Minggu (29/4/2018) hingga Selasa (1/5/2018). Vox Point bertekad berkomunikasi aktif dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan dan melawan berbagai upaya memecah belah persatuan bangsa.

Rakornas I Vox Point tersebut mengusung tema ”Membumikan Pancasila Menjaga Kebinekaan”. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Samadi, Jakarta.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, Ketua Umum Vox Point Yohanes Handojo Budhisedjati menyatakan, sejumlah rekomendasi ini dibuat sebagai bentuk komitmen Vox Point dalam membangun peradaban sosial politik yang pancasilais dalam keberagaman Indonesia. Penggunaan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ujaran kebencian, serta hoaks dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 justru berlawanan dengan semangat demokrasi.

Sebanyak 171 daerah akan menyelenggarakan pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018 (Kompas, 2/4/2018). Ada 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota yang menggelar pilkada serentak tahun 2018. Adapun pemungutan suara Pemilu 2019 akan berlangsung pada April 2019.

Sekretaris Jenderal Vox Point Lidya Natalia Sartono menambahkan, Vox Point mendesak pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), dan institusi lain menindak tegas upaya-upaya mengubah Pancasila sebagai dasar negara.