Demonstran menendang tameng polisi antihuru-hara dalam simulasi pengamanan pilkada di Banda Aceh, Aceh, Minggu (23/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS — Jelang berbagai agenda besar nasional pada 2018 dan 2019, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran kewilayahan mengantisipasi potensi gejolak atau konflik sosial. Untuk itu, langkah proaktif anggota kepolisian dibutuhkan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito dalam pembukaan rapat kepala satuan kewilayahan (kasatwil) Polri yang dihadiri seluruh pejabat utama Polri, kepala kepolisian daerah (polda), kepala kepolisian resor (polres), dan perwira tinggi yang bertugas di luar struktur Polri, Kamis (3/5/2018), di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta. Pengarahan secara tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam.
Tito menjelaskan, pelaksanaan apel kasatwil itu bertujuan menyamakan persepsi seiring tanggung jawab Polri untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam sejumlah agenda besar nasional yang berlangsung pada 2018 hingga 2019. Kehadiran sejumlah perwira tinggi Polri dari luar struktur, tambahnya, diharapkan dapat memahami dinamika yang terjadi di tubuh Polri dalam rangka persiapan pengamanan itu.
Kompas
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian
Terkait agenda politik, Tito mengatakan, meskipun tahapan pendaftaran Pemilu Presiden 2019 baru berlangsung awal Agustus 2018, nuansa hangat suhu politik mulai terasa saat ini.
”Karena itu, saya menilai kita perlu duduk bersama menyamakan persepsi karena Polri diberi tugas mengamankan agenda itu. Tidak ada pilihan lagi, kita harus mampu melaksanakannya demi nama baik Polri dan negara,” ujar Tito.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menambahkan, Kepala Polri juga meminta seluruh jajaran kewilayahan memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 di 171 daerah berjalan lancar. Hingga awal Mei, lanjutnya, situasi masih kondusif. Meskipun demikian, semua pemimpin polda dan polres diharapkan terus meningkatkan keamanan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif.
Selain agenda politik, bangsa ini juga memiliki agenda penting lainnya, yakni pelaksanaan Asian Games 2018 yang berlangsung di empat wilayah polda, yakni Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, Polda Banten, dan Polda Jawa Barat. Walaupun hanya di empat polda, Setyo mengatakan, Kapolri memerintahkan semua polda lain melakukan gerakan imbangan. Artinya, setiap polda bertanggung jawab menjaga situasi kondusif di masing-masing wilayah untuk mendukung pelaksanaan Asian Games.
”Tidak boleh ada kejadian menonjol, terutama kerusuhan sosial. Untuk itu, Kepala Polri menyampaikan agar seluruh kasatwil melakukan kegiatan preventif untuk mengantisipasi gesekan serta mampu menyelesaikan potensi konflik dengan baik,” kata Setyo.
Dialog
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan, Polri memiliki peran untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2018. Kesuksesan Pilkada 2018, kata Tjahjo, ditandai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang meningkat, minimnya politik uang, serta mengantisipasi kampanye bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan.
Kompas
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
“Kami harapkan kepolisian tegak lurus dari kepala polda, kepala polres, hingga kepala polsek (kepolisian sektor), sehingga bisa memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu,” katanya.
Sementara itu, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menilai, antisipasi konflik itu bisa terwujud dengan baik apabila pimpinan kepolisian di wilayah memiliki inisiatif untuk berdialog dengan masyarakat, rajin turun ke bawah, serta memaksimalkan peran satuan intelijen. Setiap daerah, tambah Poengky, bersifat dinamis dan memiliki karakteristik masalah tersendiri yang perlu dipahami oleh setiap kasatwil.
”Pimpinan tidak bisa hanya mengandalkan masukan dari bawahan. Semua jajaran harus berupaya memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya,” ujar Poengky.
