Mempertahankan Brang Wetan sebagai Jantung Nusantara
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·4 menit baca
SURABAYA, KOMPAS - Penguasaan tema ekonomi dan pembangunan kontestan Pilgub Jatim diadu dalam debat kedua, Selasa (8/5/2018) malam, di Dyandra Convention Center Surabaya. Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno bertekad menjadikan Jawa Timur jantung ekonomi dan pembangunan nasional.
Tema ekonomi dan pembangunan terdiri dari sembilan subtema. Kesembilannya ialah pertanian, perkebunan, dan perikanan (pertama), UMKM dan koperasi (kedua), penanaman modal (ketiga), prasarana wilayah (keempat), pembangunan daerah terluar, tertinggal, dan terpencil (kelima), pengembangan BUMD (keenam), ESDM dan lingkungan hidup (ketujuh), kemaritiman (kedelapan), dan RTRW atau zonasi (kesembilan).
Dalam kesempatan pemaparan program kerja, Khofifah, mantan Menteri Sosial berambisi mengantar Jatim sebagai provinsi nomor 1 di Indonesia. Produksi beras Jatim mencukupi 20 persen kebutuhan nasional. Produksi jagung 6,2 juta ton, gula 1,2 juta ton, dan garam 1 juta ton. “Jatim adalah penyangga Indonesia,” katanya.
Untuk memenuhi ambisi menjadikan Brang Wetan, julukan Jatim di era Kerajaan Mataram, sebagai yang terdepan di nusantara, lanjut Khofifah, pertanian perlu mendapat perhatian besar. Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi kunci. Selain itu, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, memperbaiki indeks pembangunan manusia, dan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Saifullah, Wagub Jatim, mengatakan, selama dua periode mendampingi pemimpin provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa itu, masih ada tantangan yang harus diatasi. Meski pendapatan per kapita per tahun meningkat dari Rp 16 juta ke Rp 51 juta, jumlah warga miskin masih 11 persen dari populasi. Untuk itu, kebijakan ekonomi dan pembangunan perlu diarahkan untuk pengembangan UMKM, pusat ekonomi baru, daya dukung lingkungan, dan kemantapan jaringan prasarana.
Rektor Universitas Jember Muhammad Hasan selaku panelis mengungkapkan, kontribusi pertanian Jatim terhadap PDRB mencapai 13,5 persen, penyerapan tenaga kerja 33,4 persen, dan produksi memenuhi 30 persen kebutuhan nasional.
Menurut Saifullah, kontribusi pertanian yang besar itu bisa dipertahankan dengan penerapan teknologi dan praktik agrobisnis hulu ke hilir. Saifullah merancang program pengelolaan kawasan pertanian 200-400 hektar per kelompok atau gabungan kelompok secara profesional. “Kami akan membentuk BUMD Pangan yang dapat berperan menjaga stabilitas harga di tingkat daerah,” katanya.
Khofifah mengatakan, perlu dipetakan kembali peran petani dalam perhutanan sosial. Pastikan petani mendapat akses jika ada program pupuk atau sarana pertanian bersubsidi. Skaa usaha di tempat pelelangan ikan harus ditingkatkan.
Guru besar sosial ekonomi Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani mempertanyakan komitmen kontestan dalam pengembangan wilayah karena rapor Jatim dalam SDG’s belum mencapai A.
Emil, Bupati Trenggalek, mengatakan, pengembangan wilayah dikelompokkan dalam tujuh koridor. Pembangunan jalan tol yang sedang berjalan perlu diimbangi dengan pelebaran jalan arteri. Namun, perlu dipikirkan skema alternatif agar pembangunan prasarana tak melulu mengandalkan pendanaan pemerintah. Pengembangan transportasi publik juga menjadi pilihan.
Saifullah mengatakan, pembangunan dan pengembangan prasarana misalnya jalan tol ruas Surabaya-Solo, Surabaya-Malang, dan Surabaya-Banyuwangi, bandar udara di Jember, Banyuwangi, Bawean, Sumenep, dan Kediri harus mampu mendorong pemerataan arus manusia, barang, dan jasa.
Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Brawijaya Arif Hoetoro menantang kontestan untuk menjamin warga Jatim mendapat pasokan listrik secara adil. Kontestan diharapkan mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan berbasis komunitas untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil.
Menurut Emil, sumber energi dari sinar matahari dan biogas akan dikembangkan untuk menjamin ketersediaan listrik. Pemerintah perlu membantu dalam pembangunan jaringan mandiri.
Saifullah mengklaim, tersisa 25 desa di kepulauan yang belum dialiri listrik. Saat ini sudah ada 7.000 lokasi di 24 kabupaten/kota di Jatim yang mengembangkan biogas. “Pemerintah daerah jika diperkenankan bisa membiayai pembangunan kabel-kabel sehingga produksi listrik dari biogas itu bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nurul Barizah mempertanyakan kemampuan kontestan menyelaraskan program prioritas dan strategis pengembangan agropolitan dan metropolitan mengingat masa jabatan mereka akan berakhir dalam rentang pelaksanaan RTRW Jatim 2011-2031.
Menurut Puti, agropolitan akan dikembangkan di kawasan pantai selatan, Madura, dan kepulauan. Di sana perlu dibangun sentra industri pengolahan dan kegiatan pariwisata.
Khofifah berniat memastikan RTRW dijalankan dengan baik. Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai lahan abadi untuk budidaya pertanian jangan sampai berubah untuk industri. Selain itu, dua per tiga wilayah Jatim rentan bencana. Pemanfaatan kawasan harus patuh dengan RTRW sekaligus memperhatikan daya dukung alam dan lingkungan.
Khofifah-Emil (nomor urut 1) diusung oleh koalisi partai politik bpemilik 42 kursi di DPRD Jatim yakni Demokrat (13), Golkar (11), PAN (7), PPP (5), Nasdem (4), dan Hanura (2). Saifullah-Puti (nomor urut 2) diusung oleh koalisi pemilik 58 persen kursi parlemen provinsi yaitu PKB (20), PDIP (19), Gerindra (13), dan PKS (6).