KPU Didorong Segera Bersikap

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna (kiri), bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menjadi (kanan) menjadi narasumber dalam Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Periode 2018-2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Dalam kesempatan itu, mereka memberikan materi seputar penyelenggaraan pemilu yang bersih dari korupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum segera bersikap terkait rencana mereka melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019. Kemandirian sikap KPU dilindungi oleh konstitusi.

Sikap partai politik, termasuk dalam hal ini pemerintah dan Bawaslu, dinilai berseberangan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan proses demokrasi yang lebih baik dan juga lembaga legislatif yang bersih dari coreng-moreng perilaku koruptif anggotanya.

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto di Jakarta, Sabtu (26/5/2018), mendorong KPU untuk segera mengesahkan peraturan yang melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada pemilu mendatang. Menurut dia, kemandirian KPU dalam menentukan kebijakan terkait penyelenggaran pemilu dilindungi oleh konstitusi.

Satya mengatakan, dalam Pasal 22 E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dari bunyi ayat tersebut Satya mengatakan, kemandirian PKPU tersebut bisa dimaknai tidak wajibnya KPU untuk melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat setiap kali akan membentuk peraturan penyelenggaraan pemilu. ”Konsultasi itu sifatnya tidak wajib. Jika memang dibutuhkan, konsultasi bisa dilakukan,” katanya.

Dalam hal keinginan KPU untuk melarang mantan narapidana koruptor kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, menurut Satya, hal itu bisa saja langsung diputuskan KPU dalam bentuk sebuah peraturan KPU tanpa harus melalui proses konsultasi dengan DPR. Pihak-pihak yang menyatakan bahwa PKPU itu bertentangan dengan undang-undang kepemiluan, kata dia, bisa menggugatnya di Mahkamah Agung.

”Semua itu ada tata caranya. Jangan belum dibuat sudah dikontrol-kontrol. Sahkan terlebih dulu. Kalau ada yang menilainya bertentangan, bisa menggugat ke MA,” kata Satya.

Ditentangnya keinginan KPU, yang didukung masyarakat dan organisasi nonpemerintah, agar Pemilu 2019 mendatang diikuti oleh calon anggota legislatif yang bersih menunjukkan partai politik masih terjebak pada hasrat untuk memenangi kontestasi politik semata tanpa berpikir cara yang  revolusioner untuk membersihkan parlemen dari praktik-praktik tindak pidana korupsi.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan, wacana untuk melarang narapidana koruptor bertarung dalam pemilu sudah berlangsung hampir 10 tahun ke belakang. Penolakan selalu disampaikan oleh partai politik selalu terkait dengan alasan keterbatasan kader dan sebagainya.

Bagi Aditya, hal itu menjadi salah satu bukti bahwa perekrutan anggota partai tidak berjalan dengan baik.

Dia mengatakan, dalam memilih calon-calon anggota legislatif partai politik selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu pengalaman di lapangan dan juga rekam jejak calon anggota dalam hal memenangi suara masyarakat (vote getter). Yang menjadi masalah, kata Aditya, adalah caleg-caleg itu tidak jarang memiliki masalah dalam hal integritas.

Langkah KPU, menurut dia, saat ini sudah tepat dan perlu terus didorong. ”Dorongan ini harus merata sampai tingkat akar rumput agar parpol tidak menganggap ini adalah hanya sebuah angin lalu. Mereka harus serius membenahi diri dalam hal kaderisasi dan perekrutan keanggotaannya,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Ferry Daud Lindo, pengamat tata kelola pemilu Universitas Sam Ratulangi, Manado. Menurut dia, parpol sama sekali tidak cukup tergerak melakukan pembatasan-pembatasan dalam hal perekrutan caleg yang berasal dari partai politik.

Pada saat yang sama, bakal caleg sudah jauh-jauh hari berhitung tentang langkah yang mereka ambil, termasuk jika mengemplang uang rakyat. ”Mereka sudah siap dipenjara atau dihukum. Jadi, hukuman tidak ada efek jeranya bagi para pelaku,” katanya.