JAKARTA, KOMPAS - Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar ke-dua di Indonesia, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Untuk itu diharapkan Persyarikatan Muhammadiyah terus menggaungkan pesan bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus seluruh elemen bangsa dari beragam latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang harus dijaga bersama-sama.
Permintaan agar Muhammadiyah terus menyebarkan komitmen Negara Pancasila sebagai hasil konsensus bersama elemen bangsa disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara penutupan Pengkajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Jakarta, Selasa (29/5) siang. “Tadi disampaikan bahwa Muhammadiyah terus mengumandangkan sebagai darul ahdi wa syahadah (negara perjanjian/hasil konsensus bersama). Saya kira ini kalau terus digaungkan akan memberi kesejukan, karena sebuah perjanjian antar elemen bangsa untuk kepentingan bangsa telah disepakati bersama,” tuturnya.
Kepala Negara juga mengingatkan tentang tugas kebangsaan Muhammadiyah. Persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan tahun 1912 lalu, tidak hanya berkewajiban menunjukkan serta menyebarkan ajaran Islam yang damai, tetapi juga tugas untuk menjaga keberagaman.
Apalagi Muhammadiyah menganggap Negara Pancasila sebagai sebuah konsensus bersama seluruh elemen bangsa yang berasal dari latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Sehingga sudah sewajarnya jika seluruh elemen bangsa, termasuk ummat Islam, untuk turut mengisi kemerdekaan dengan kebaikan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kembali menyampaikan komitmen Persyarikatan terhadap Negara Kesatauan Republik Indonesia. Menurut dia, Negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa. Sehingga Muhammadiyah berkomitmen untuk menjaga sekaligus membangun bangsa menjadi Indonesia yang berkemajuan.
“Insya Allah komitmen Muhammadiyah kepada bangsa ini adalah komitmen sebagai pendiri bangsa,” kata Haedar.
Penangkal pengaruh negatif
Selain kewajiban kebangsaan, Presiden Jokowi juga menaruh harapan pada Muhammadiyah untuk menjadi benteng penangkal pengaruh negatif dari perkembangan era digital. Bersama organisasi kemasyarakaran lain, Muhammadiyah diminta terus mengajarkan pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.
Kepala Negara menyampaikan bahwa perkembangan era digital dan datangnya revolusi industri generasi ke-4 merupakan keniscayaan. Banyak peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi, tak terkecuali oleh bangsa Indonesia. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah mudahnya pengaruh negatif dari luar masuk ke Indonesia.
Pengaruh negatif tersebut juga harus diantisipasi dengan mengembangkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. "Saya kira nilai-nilai yang kita miliki, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, norma-norma yang kita miliki itulah yang akan membentengi nilai-nilai dari luar," ujar Presiden Jokowi. Karena itulah, pembangunan karakter bangsa sangat diperlukan. Kepala Negara mengharapkan Muhammadiyah terus berperan membangun karakter, membangun nilai-nilai peradaban, nilai-nilai keindonesiaan, dan budaya bangsa.
Peran yang sama juga diharapkan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama serta organisasi kemasyarakatan lain. Selain itu pondok pesantren juga diharapkan turut membangun karakter, menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kebudayaan kepada generasi muda.
Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga berpandangan era teknologi digital tidak bisa dihindari. Oleh karena itulah dia berharap seluruh keluarga besar Muhammadiyah bisa menjadi teladan atau panutan yang baik. Salah satunya dengan memanfaatkan datangnya era teknologi digital untuk menyebarkan ajaran agama yang baik.
Teknologi juga harus dimanfaatkan untuk menyebarkan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang damai serta rahmat bagi alam semesta. "Dalam konteks ini, kita (Muhammadiyah) tak boleh pasif," tuturnya.
Sementara untuk diketahui, dalam Pengkajian Ramadhan tahun ini, Muhammadiyah mengambil tema Keadaban Digital : Dakwah Pencerahan Zaman Milenial. Pengkajian diikuti perwakilan pengurus wilayah Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Selain Presiden, penutupan Pengkajian Ramadhan juga dihadiri Mensesneg Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy.