Pemerintah Jamin Pilkada Berlangsung Lancar

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (tengah), didampingi (dari kanan) Ketua KPU Arief Budiman, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua Bawaslu Abhan, memberikan keterangan seusai mengikuti rapat koordinasi khusus tentang kesiapan akhir pilkada serentak 2018 di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018). Pilkada di 171 daerah yang akan digelar pada 27 Juni diharapkan bisa berlangsung aman dan lancar.

JAKARTA, KOMPAS — Jelang pemilihan kepala daerah serentak, pemerintah mengakui masih ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan, antara lain belum semua anggaran pilkada cair dan masih ditemukan logistik pilkada di sejumlah daerah yang rusak. Namun, pemerintah menjamin semua masalah itu akan segera diselesaikan sebelum pilkada digelar pada 27 Juni.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, dalam rapat koordinasi jelang pilkada di kantor Kemenkopolhukam, Jumat (22/6/2018), masih ditemukan beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan pilkada. Permasalahan pertama adalah ada sejumlah daerah yang belum menerima anggaran.

”Kami bicara penyaluran dana anggaran, memang ada beberapa yang anggarannya belum sampai, tetapi nanti pada saat pemilu dilaksanakan, seluruh anggaran sudah dapat sampai ke alamat penyelenggara,” ujar Wiranto kepada wartawan seusai rapat.

Rapat itu juga dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksmana, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian Negara RI (Polri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Wiranto juga mengevaluasi permasalahan kedua, yakni soal proses penyaluran logistik pilkada, baik surat suara maupun kotak suara yang rusak ketika dalam pengiriman ke sejumlah daerah. Dalam rapat cek terakhir, ia mengatakan, KPU telah bertindak cepat untuk memproduksi ulang logistik pilkada yang rusak.

”Memang ada daerah-daerah yang pada saat proses penyaluran logistik ada yang rusak, surat suara atau kotaknya dan sebagainya, tetapi sudah dilakukan satu produksi ulang dengan dengan cepat,” lanjut Wiranto.

Dengan demikian, ia memastikan pilkada yang jatuh pada 27 Juni tidak akan ada masalah, baik dari sisi anggaran maupun logistik pilkada. ”Saya sudah menghitung, pada saatnya nanti pilkada, logistik dan anggaran sudah akan sampai ke alamat. Jadi, tidak akan mengganggu,” ucap Wiranto.

Arief Budiman mengatakan, sejak dua hari lalu, Kamis (21/6/2018), pihaknya telah merampungkan pencairan dana pilkada ke daerah-daerah yang belum menerima. Salah satunya adalah Bali.

”Di tahap terakhir, yang saya tahu, report-nya hanya di Bali, tetapi sudah dicairkan tanggal 21 (Juni). Jadi, saya rasa sekarang semua sudah aman,” ujarnya.

Ia juga memastikan penyaluran logistik pilkada akan berlangsung lancar. ”Kalau lihat tahapan tinggal lima hari itu, kemungkinan logistik semua sudah berada di kecamatan. Nanti di kecamatan ditaruh di titik-titik kecamatan. Intinya adalah satu hari sebelum pemungutan suara, logistik sudah tiba di TPS (tempat pemungutan suara). Jadi aman semua,” tutur Arief.

Keamanan dan netralitas ASN

Dalam rapat itu, Wiranto juga memastikan TNI dan Polri telah berkomitmen untuk ikut menjaga keamanan selama pilkada berlangsung. Setiap pihak tersebut, lanjutnya, telah melakukan pemetaan dan perencanaan yang akurat dan optimal untuk menjaga keamanan pilkada.

”Polri dan TNI telah mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk dapat meng-cover dan mengamankan seluruh daerah pemilihan di 171 daerah. Mereka akan menjaga agar pemilu bebas dari ancaman, maka pemilu kepala daerah ini dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib,” tutur Wiranto.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pilkada. Mereka sepakat, pilkada nanti tidak ada keberpihakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.

”Kami juga tadi menegaskan netralitas ASN, termasuk masalah keberpihakan itu juga. Kami jamin pilkada nanti tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu yang memang harus netral pada keadaan itu,” ucap Wiranto.