BOGOR, KOMPAS - Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung Presiden Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu Presiden tahun 2019. Partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya pemilihan calon wakil presiden kepada Jokowi.
"Kalau Golkar kan sudah menyerahkan kepada Bapak Presiden," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditanya soal cawapres yang akan disandingkan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7/2018).
Menteri Perindustrian itu menegaskan, tidak tahu-menahu mengenai daftar bakal cawapres yang menurut PDI-Perjuangan sudah dikantongi Jokowi. Sebab, hingga kemarin, Golkar belum berkomunikasi dengan PDI-P.
Oleh karena itu, Golkar memutuskan untuk menunggu keputusan dari Jokowi. "Belum (ada komunikasi dengan PDI-P), kita tunggu saja," ujar Airlangga.
PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto
Sementara itu, sampai saat ini, beredar sejumlah nama yang diperkirakan akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Salah satu nama itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Namun saat ditemui di Istana Bogor, mantan Panglima TNI itu mengelak ketika wartawan menanyakan kemungkinan duet Joko Widodo-Moeldoko (Jodoh) dalam Pemilu Presiden 2019.
“Urusan saya bukan usung-mengusung. Saya ini di tangannya Presiden. Ngawur aja. Bukan urusan saya,” ujarnya seraya tersenyum dan meninggalkan wartawan.
Secara terpisah, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi mengatakan, tantangan Jokowi dalam mencari sosok wakil presiden dalam Pemilu 2019 adalah bukan saja mampu mendukung dari sisi keterpilihan, tetapi juga dapat membangun kolaborasi kepemimpinan yang sejalan dengan style dan visi kepemimpinan Presiden ke depan.
Tantangan pemerintah ke depan antara lain menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika geo-politik yang bergerak dinamis, menata kelembagaan ekonomi yang ramah pada pelaku usaha kecil menengah, membangun titik temu dan konsensus politik antara kekuatan politik nasionalis dan Islam, dan membangun praktik tata kelola pemerintahan yang baik.
