Cermati 2,4 Juta Pemilih Tambahan

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pilkada - Konperensi pers yang di adakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7/18). di hadiri (dari kiri ke kanan) anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Abhan, anggota Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo dan anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. Konpers menjelaskan bahwa Bawaslu merilis data pelanggaran selama Pilkada 2018. Bawaslu mencatat terdapat 3.133 kasus pelanggaran baik berupa hasil temuan maupun hasil laporan.

JAKARTA, KOMPAS-Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan, ada 2.472.684 pemilih pada pilkada serentak 2018 yang digelar di 171 daerah yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).

Terkait temuan tersebut, anggota Bawaslu M Afifuddin dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/7/2018), menyampaikan, Bawaslu akan mendorong agar KPU bisa memverifikasi pemilih DPTb itu agar bisa dimasukkan dalam daftar pemilih sementara hasil perubahan (DPSHP) Pemilu 2019. Sebab, DPT Pilkada 2018 dijadikan sebagai basis penentuan DPS Pemilu 2019 sehingga pemilih DPTb hampir dipastikan belum masuk DPS.

”Kami akan rekomendasikan agar masuk DPS hasil perubahan sehingga hak pilihnya tidak dihilangkan,” katanya.