JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah berupaya mencegah praktik curang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerapkan metode seleksi menggunakan komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Metode itu juga diyakini mampu menghasilan CPNS yang benar-benar memiliki kompetensi.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (13/7/2018), mengatakan, pemerintah berupaya memperbaiki sistem rekrutmen, pelatihan, dan penempatan PNS, serta sistem penempatan jabatan pimpinan tinggi, serta sistem pensiun. "Untuk rekrutmen, kami akan lakukan dengan ketat sekali. Kenapa ketat? Karena kami tidak mau lagi penerimaan pegawai negeri dipenuhi praktik-praktik yang tidak benar," kata Asman.
Terkait hal itu, menurut Asman, pemerintah akan menggunakan sistem CAT untuk proses seleksi. Dengan sistem itu, peserta langsung mengerjakan soal ujian di komputer. Tidak hanya itu, nilai ujian juga bisa langsung diketahui begitu peserta selesai mengerjakan soal.
Sistem CAT digunakan karena pemerintah ingin meminimalisasi campur tangan manusia dalam proses seleksi. Dengan begitu diyakini praktik curang juga bisa dicegah. "Dengan CAT ini jadi nanti tidak bisa lagi minta bantu sama menteri, minta bantu sama gubernur," kata Asman.
Penerimaan CPNS benar-benar didasarkan pada kompetensi pelamar. Sehingga hanya orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi-lah yang bisa diterima menjadi pegawai pemerintah.
Formasi ditetapkan
Seperti disampaikan sebelumnya, tahun ini pemerintah akan merekrut sekitar 220.000 CPNS. Selain itu pemerintah juga membuka 100.000 kursi CPNS khusus untuk formasi guru atau tenaga pendidik.
Sampai saat ini belum diketahui formasi untuk 220.000 CPNS. Asman menyampaikan, formasi CPNS akan ditetapkan pekan depan. "Formasinya akan diputuskan minggu depan, setelah itu baru diumumkan," katanya. Selain kementerian dan lembaga, CPNS yang direkrut tahun ini juga akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di provinsi dan kabupaten/kota.
Secara terpisah, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi, mengingatkan, rekrutmen CPNS harus dilakukan secara transparan. Selain itu jumlah CPNS yang akan direkrut juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.
Sementara untuk meminimalisasi kecurangan, politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mendorong pemerintah menerapkan metode CAT dalam proses ujian. "Seleksi bisa pakai CAT untuk meminimalisasi permainan," tuturnya.