JAKARTA, KOMPAS — Modal politik Presiden Joko Widodo untuk maju kembali di Pemilu Presiden 2019 kian kuat setelah Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan akan mendukungnya pada 2019. Selain PKB, Partai Demokrat juga disebut terbuka peluangnya untuk bergabung mendukung Jokowi.
Dengan dukungan dari PKB, berarti sudah ada enam partai yang menyatakan dukungan untuk Jokowi. Lima partai sebelumnya adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu (14/7/2018), menyambut baik atas bergabungnya PKB. ”Mas Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) mengambil keputusan pada momentum yang tepat. Bergabungnya PKB tersebut senapas dengan upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif ke depan,” katanya.
Dengan dukungan keenam partai, berarti telah terakumulasi 65,2 persen dukungan bagi Jokowi. Angka ini merujuk pada raihan suara keenam partai di Pemilu 2014.
”Ini modal politik bagi efektivitas pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Dukungan PKB itu dinyatakan oleh Muhaimin di Palembang, Sumatera Selatan, di sela-sela kunjungan kerja Presiden, Sabtu kemarin. Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan harapannya untuk bisa mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2019.
Hasto pun memuji kepiawaian Jokowi sehingga akhirnya membuat PKB memutuskan untuk ikut bersama-sama partai lain mendukungnya di 2019. ”Presiden Jokowi sangat piawai dalam merangkul kekuatan nasional bangsa,” kata nya.
Selain Jokowi, dia mengatakan bergabungnya PKB tidak lepas dari imbas pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Muhaimin pada Selasa (10/7/2018).
”Dalam pertemuan, Ibu Mega memang menanyakan kepada Mas Muhaimin agar segera bergabung. Apalagi sambil bersenda gurau, Ibu berulang kali menyebut, toh Cak Imin ini sudah seperti keluarga sendiri dan sudah semakin terkenal,” katanya.
Dengan bergabungnya PKB, Hasto melanjutkan, partai-partai pendukung Jokowi bisa segera merancang langkah-langkah persiapan.
”Pileg (Pemilu Legislatif) dan Pilpres di 2019 yang berjalan serentak memerlukan koordinasi dan kerja sama yang makin solid di antara seluruh partai pendukung Pak Jokowi. Kami segera melangkah cepat dengan menggunakan momentum dukungan PKB yang selama ini kami tunggu,” uajrnya.
Demokrat
Selain PKB, Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, Demokrat juga terbuka peluangnya untuk bergabung. Ini karena dalam pertemuan Hasto dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, Jumat (13/7/2018), Agus menyampaikan poros koalisi baru yang dirancang Demokrat sulit direalisasikan. Ditambah lagi pekan depan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani direncanakan bertemu dengan Komandan Satuan Tugas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
”Intinya kedua partai masih terus berkomunikasi agar kondisi tetap kondusif, kohesif, dan konstruktif,” katanya.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menginstruksikan Agus berkomunikasi dengan PDI-P.
Oleh karena itu, Wakil Sekjen Demokrat Renanda Bachtar menambahkan, apa pun materi pertemuan tersebut tidak akan dianggap oleh Demokrat. Dia pun membantah spekulasi yang kemudian lahir dari pertemuan itu bahwa Demokrat akan bergabung dalam koalisi parpol pendukung Jokowi.
”Tidak pernah ada clue (petunjuk) dari Pak SBY untuk merapat ke sana. Tidak ada pula garis kebijakan partai untuk saat ini, menjalin komunikasi dengan PDI-P,” ujarnya.
Bahkan, menurut dia, Demokrat lebih mempertimbangkan berkoalisi dengan partai lain, untuk mengusung capres Gerindra, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, atau capres di luar Jokowi dan Prabowo dengan membentuk poros koalisi baru.
Demokrat lebih mempertimbangkan berkoalisi dengan partai lain, untuk mengusung capres Gerindra, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, atau capres di luar Jokowi dan Prabowo dengan membentuk poros koalisi baru.
Sementara mengenai PKB yang semula diharapkan bergabung membentuk poros koalisi baru bersama Demokrat, Renanda mengatakan, pernyataan PKB mendukung Jokowi tak akan menghentikan upaya Demokrat berkomunikasi dengan PKB.
”Sebelum partai-partai mendaftarkan capres/cawapresnya ke KPU, kami akan tetap jalin komunikasi intens dengan PKB. Di dunia politik, di last minute, apa pun bisa berubah,” katanya.
Apalagi dia memperoleh informasi, Muhaimin sudah pasti tidak akan menjadi cawapres dari Jokowi. Hal ini bisa saja mengubah keputusan PKB untuk mendukung Jokowi.